PORTAL PROBOLINGGO - Pada 1 Februari dini hari, pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi, 75, ditangkap di tengah meningkatnya ketegangan antara pemerintah sipil dan militer negara itu.
Saluran TV milik militer Myawaddy TV kemudian mengumumkan bahwa militer telah merebut kekuasaan, dan mengumumkan keadaan darurat selama setahun sebagaimaan dilansir PORTAL PROBOLINGGO dari Mothership.sg pada 1 Februari 2021.
Wakil Presiden yang didukung militer, U Myint Swe, sekarang penjabat presiden, juga diumumkan bahwa kekuasaan negara telah diserahkan kepada Panglima Tertinggi Badan Pertahanan Min Aung Hlaing.
Baca Juga: Program Beasiswa S2 Dalam Negeri Kominfo Tahun 2021 Resmi Dibuka, Simak Syarat dan Daftar Kampusnya
Respon negara-negara
Sejumlah negara termasuk Australia, Selandia Baru, AS, dan Inggris telah memperingatkan militer Myanmar agar tidak melakukan kudeta setelah militer mengklaim bahwa hasil pemilu negara itu pada November 2020 adalah penipuan.
"Kami mendesak militer, dan semua partai lain di negara itu, untuk mematuhi norma-norma demokrasi dan kami menentang segala upaya untuk mengubah hasil pemilu atau menghalangi transisi demokrasi Myanmar," bunyi pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh misi diplomatik di Myanmar, yang dilaporkan ABC News.
Kedutaan besar mengimbau warga di Myanmar untuk berhati-hati
Kementerian luar negeri Jepang telah menyarankan warganya di Myanmar untuk berhati-hati dan tinggal di dalam rumah.
Baca Juga: Lirik dan Chord Gitar Oasis - Stand By me
Dalam pernyataan yang diposting di situs kementerian luar negerinya, dikatakan bahwa situasi di Myanmar pada saat ini tampaknya tidak melibatkan orang biasa, tetapi menyarankan orang untuk berhati-hati, lapor Reuters.
Seorang pejabat kementerian luar negeri dari Jepang mengatakan bahwa tidak ada rencana untuk memulangkan warganya dari negara tersebut.
Kedutaan Besar AS di Myanmar mengatakan di situs webnya bahwa ada "potensi kerusuhan sipil dan politik" di negara itu, dan akan terus memantau situasinya.
Baca Juga: Awas Tertipu! Cara Mudah Membedakan Janda Bolong Mahal dengan yang Murah
Menanggapi pengambilalihan militer, Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne mendesak militer Myanmar untuk "menghormati supremasi hukum".
"Pemerintah Australia sangat prihatin atas laporan bahwa militer Myanmar sekali lagi berusaha untuk menguasai Myanmar dan telah menahan Penasihat Negara Daw Aung San Suu Kyi dan Presiden U Win Myint," kata Payne dalam sebuah pernyataan. Dia menambahkan:
"Australia adalah pendukung lama Myanmar dan transisi demokrasinya.
Kami menyerukan kepada militer untuk menghormati supremasi hukum, untuk menyelesaikan perselisihan melalui mekanisme yang sah dan untuk segera membebaskan semua pemimpin sipil dan lainnya yang telah ditahan secara tidak sah."
***