PORTAL PROBOLINGGO - Jepang kembali rencanakan keputusan yang akan berpotensi menimbulkan gejolak.
Pemerintah Jepang berencana akan membuang air terkontaminasi nuklir ke laut lepas.
Air terkontaminasi tersebut berasal dari stasiun nuklir Fukushima, setidaknya lebih dari satu juta ton air terkontaminasi yang akan dibuang.
Hal ini tentu berpotensi akan menimbulkan ketegangan dengan negara tetangga dan nelayan lokal.
Baca Juga: Rekomendasi 7 Warung Makan Enak di Probolinggo Yang Cocok untuk Berbuka Puasa, Ada yang Buka 24 Jam
Baca Juga: Suami Ratu Elizabeth II, Pangeran Philip Meninggal Dunia Usai Dirawat di Rumah Sakit Selama 1 Bulan
Hal ini karena nelayan lokal sedang berjuang untuk memulihkan industri perikanan di Jepang.
Sebagaimana dibertakan Pikiran Rakyat sebelumnya dalam artikel Tuai Kontroversi, Jepang Bakal Buang Air Terkontaminasi Nuklir ke Laut Lepas
Perdana menteri Jepang, Yoshihide Suga mengatakan bahwa membuang air tekontaminasi ke Samudra Pasifik tersebut akan menjadi tindakan realistis dan tidak dapat dihindari untuk pemulihan Fukushima.
"Pemerintah Jepang telah menyusun kebijakan dasar untuk melepaskan air olahan ke laut, setelah memastikan tingkat keamanan air dan sementara pemerintah mengambil tindakan untuk mencegah kerusakan reputasi," kata Suga.
Realisasi dari rencana tersebut akan dimulai dua tahun kemudian dengan prosesnya yang memakan waktu selama puluhan tahun.
Baca Juga: Kunci Jawaban Tema 7 Kelas 2 SD, Halaman 176, 177, 178, 179 dan 180, Kebersamaan, Subtema 4
"Atas dasar kepatuhan ketat terhadap standar regulasi yang telah ditetapkan, kami memilih pelepasan samudra," ujar Suga.
Jepang pun menuai kecaman dari kelompok lingkungan dengan langkah yang diambil tersebut.
Greenpeace Jepang bahkan mengutuk keras keputusan yang diambil.
"Pemerintah Jepang sekali lagi mengecewakan rakyat Fukushima. Pemerintah telah mengambil keputusan yang sepenuhnya tidak dapat dibenarkan dengan sengaja mencemari Samudra Pasifik dengan limbah radioaktif," kata Kazue Suzuki, juru kampanye iklim dan energi kelompok itu.
Selain itu, menurut Kazue Suzuki, Jepang mengabaikan risiko radiasi dan mengabaikan bukti yang jelas bahwa kapasitas penyimpanan yang cukup tersedia di situs nuklir serta di distrik-distrik sekitarnya.
"Keputusan kabinet gagal melindungi lingkungan dan mengabaikan tentangan dan kekhawatiran skala besar dari penduduk lokal Fukushima, serta warga tetangga di sekitar Jepang," ujar Suzuki.
Sekitar 1,25 juta ton air telah terkumpul di lokasi pembangkit nuklir, yang lumpuh setelah meleleh setelah tsunami pada tahun 2011.
Operator pabrik, Tokyo Electric Power Tepco dan pejabat pemerintah mengatakan tritium, bahan radioaktif yang tidak berbahaya dalam jumlah kecil, tidak dapat dikeluarkan dari air, tetapi radionuklida lain dapat dikurangi ke tingkat yang diizinkan untuk dilepaskan.
Sementara itu, nelayan Fukushima mengkhawatirkan masa depan pelepasan air radioaktif yang berdampak ke industri perikanan.(Christina Kasih Nugrahaeni/Pikiran Rakyat)***