Network
PORTAL PROBOLINGGO - Pemerintah Kabupaten Probolinggo menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) tentang kesiapan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis pada Kamis, 11 Februari 2021.
Rakor ini dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Probolinggo dipimpin oleh Bupati Probolinggo yakni Hj. Tantriana Sari, SE.
Penerapan PPKM berbasis Mikro merupakan salah satu tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 03/2021 dan hasil rakor daring bersama Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
"Pada dasarnya, PPKM memiliki pengertian yang hampir sama dengan PSBB. Beberapa poin dan Ketentuan yang kemudian dimodifikasi, ungkap Tantriana, Bupati Probolinggo dilansir PORTAL PROBOLINGGO dari akun Instagram @endlessprobolinggo pada 12 Februari 2021.
"Pada prinsipnya, PPKM berbasis Mikro ini merupakan turunan dari PSBB," tambahnya.
Perbedaan antara PSBB dan PPKM Berbasis Mikro terletak pada lokalisir pada level kelompok masyarakat yang paling kecil yakni level RT dan RW.
Tantri juga mengajak masyarakat bersama Satgas Desa membentuk posko yang menguatkan fungsi Satgas dimodifikasi dengan kearifan lokal.
"Mari bersama-sama dengan Satgas Desa membentuk posko menguatkan fungsi Satgas dimodifikasi dengan kearifan lokal, bagaimana melokalisir kasus Covid-19 di masing-masing Desa, RT, dan RW di lingkungan Kabupaten Probolinggo," jelasnya.
Menurut Bu Tantri, garis besar dan fungsi terbentuknya Satgas Covid-19 dapat diperkuat dengan adanya posko desa dan melibatkan seluruh unsur elemen masyarakat.
Baca Juga: Penghapusan PPnBM Mobil Berlaku Maret 2021, Ini 3 Fakta PPnBM untuk Mobil di Bawah 1500 CC
Dia juga menegaskan bahwa selama kurun waktu satu tahun pandemi covid-19, penanganan harus dilakukan secara komprehensif dan gotong -royong.
"Semua pihak harus sama-sama bergerak," tegasnya.***
Artikel Rekomendasi