Network
PORTAL PROBOLINGGO - Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan darurat di Myanmar pada Selasa, 2 Februari 2021. PBB tidak menyetujui kudeta militer Myanmar, bersama para diplomat mengatakan negosiasi akan terus dilanjutkan.
Melansir dari Channel News Asia, menurut draf teks yang dilihat AFP, Dewan Keamanan PBB akan menyerukan kembalinya kekuasaan sipil atas kudeta pada Senin di mana pemimpin yang terpilih secara demokratis Aung San Suu Kyi dan politisi lainnya ditahan.
Teks yang dirancang oleh Inggris, juga akan menyerukan militer Myanmar untuk "segera membebaskan mereka yang ditahan secara tidak sah."
Baca Juga: Akan Turun dari Kursi CEO Amazon, Jeff Bezos Tulis Sepucuk Surat untuk Seluruh Pegawainya
Juga menuntut agar keadaan darurat satu tahun dicabut dan "agar semua pihak mematuhi norma-norma demokrasi." Draft itu tidak menyebutkan sanksi.
Dukungan dari China diperlukan sebagai pendukung utama Myanmar di PBB dan hak veto sebagai anggota tetap Dewan Keamanan.
Selama krisis Rohingya pada tahun 2017, China menggagalkan inisiatif apa pun di dewan untuk bertemu di Myanmar atau mengeluarkan pernyataan bersama.
Beijing bersikeras bahwa penumpasan militer brutal terhadap minoritas Muslim adalah masalah internal.
Diplomat Swiss Christine Schraner Burgener, utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Myanmar, menjelaskan kepada 15 anggota dewan tentang perkembangan terakhir pada pertemuan hari Selasa.
"Dia mendesak anggota Dewan untuk secara kolektif mengirimkan sinyal yang jelas untuk mendukung demokrasi di Myanmar," menurut juru bicara PBB Stephane Dujarric.
Inggris, yang memegang kursi kepresidenan bergilir untuk bulan Februari, telah lama merencanakan untuk mengadakan pertemuan di Myanmar minggu ini, tetapi mengajukannya mengingat keadaan.
Duta Besar Inggris untuk PBB, Barbara Woodward, mengatakan kepada wartawan setelah pertemuan bahwa dia berharap Dewan akan "dapat berbicara dengan satu suara."
"Diskusi akan dilanjutkan di antara rekan Dewan tentang langkah selanjutnya," imbuhnya.
Amnesty International dan Human Rights Watch merilis pernyataan yang menyerukan dewan untuk mengambil sikap tegas.
"Seandainya Dewan Keamanan bertindak tegas sejak hari pertama, kita mungkin tidak berada dalam situasi di mana nyawa dan kebebasan orang-orang di seluruh Myanmar sekarang menghadapi risiko yang lebih besar," kata Sherine Tadros dari Amnesty.
Dia meminta dewan untuk memberlakukan "sanksi keuangan yang ditargetkan" pada para pemimpin militer Myanmar dan "embargo senjata global yang komprehensif" di negara itu.
Louis Charbonneau, direktur Human Rights Watch PBB, juga menuntut sanksi yang ditargetkan pada para pemimpin kudeta.***
Artikel Rekomendasi