PORTAL PROBOLINGGO - Seruan untuk pembangkangan sipil di Myanmar meningkat pada Rabu, 3 Februari 2021, usai Amerika Serikat (AS) menyatakan bahwa pengambilalihan kekuasaan oleh militer sebagai kudeta.
Selain itu, negara yang saat ini dipimpin oleh Joe Biden tersebut menegaskan akan memberikan hukuman bagi para jenderal yang mendalangi kudeta ini.
Myanmar kembali jatuh ke pemerintahan militer ketika tentara menahan Aung San Suu Kyi dan para tokoh politik lainnya pada Senin, 1 Februari 2021.
Baca Juga: PT Astra Otoparts Tbk Buka Lowongan Kerja bagi Pendidikan S1, Simak Persyaratannya
Sebelumnya, Suu Kyi yang merupakan kandidat dari Liga Nasional untuk Demokrasi (NDL) menang telak pada pemilihan umum (pemilu) 2020.
Suu Kyi pun seharusnya kembali melanjutkan pemerintahan periode keduanya sejak awal Februari 2021, namun pihak militer menyatakan bahwa ada kecurangan pada hasil pemilu.
Dengan adanya pengambalihan kekuasaan, tanda-tanda kemarahan publik dan rencana untuk melawan mulai muncul, terutama di jagat media sosial.
Baca Juga: Kunci Jawaban Tema 8 Kelas 6 Halaman 11,13, dan 14 Subtema 1 : Perbedaan Waktu dan Pengaruhnya
Dilansir PORTAL PROBOLINGGO dari PORTAL JEMBER dalam artikel "Protes Kudeta Militer, Warga Myanmar Kompak Pukul Panci hingga Bunyikan Klakson", bunyi pukulan panci dan wajan serta klakson mobil terdengar di seluruh Kota Yangon pada Selasa, 2 Februari 2021, usai seruan untuk protes ramai digaungkan di media sosial.
Para aktivis Myanmar juga telah meluncurkan grup Facebook dengan nama “Gerakan Pembangkangan Sipil”. Sejak Rabu pagi, grup tersebut telah diikuti oleh lebih dari 150.000 pengguna media sosial.
Saat ini, Panglima Angkatan Darat, Min Aung Hlaing, mengangkat dirinya sebagai kepala kabinet baru yang diisi para jenderal dan mantan jenderal.
Baca Juga: Jadi CEO Baru Amazon, Andy Jassy Harus Hadapi 5 Tantangan Ini
Pihak militer membenarkan aksi kudeta ini sebagai tindakan “tak terhindarkan” akibat pemimpin sipil yang tidak mengindahkan peringatan kecurangan dari tentara.
Militer pun telah mengumumkan keadaan darurat selama satu tahun dan mengatakan akan menggelar pemilu setelah dugaan kecurangan diselidiki.
Langkah ini sontak mengejutkan rakyat Myanmar yang baru saja melangkah menuju negara demokrasi usai berada di bawah junta militer selama beberapa dekade.
Baca Juga: SBMPTNP 2021 Resmi Dibuka, Simak Jadwal Pendaftrannya Disini!
Para dokter dan perawat adalah beberapa profesional yang membuat pernyataan tentang niat mereka untuk melakukan mogok.
“Kami hanya akan mengikuti dan mematuhi perintah dari pemerintah kami yang terpilih secara demokratis,” tulis sebuah pernyataan petugas media yang diunggah di halaman Gerakan Pembangkangan Sipil.
Namun, memprotes militer Myanmar bukanlah tanpa risiko. Selama pemerintahan Junta, perbedaan pendapat ditentang dengan ribuah aktivis ditahan selama bertahun-tahun.
Baca Juga: Sinopsis ‘Dear.M’, Drama Terbaru yang di bintangi Lee Jin Hyuk dan Woo Davi
Sensor tersebar luas dan militer kerap mengerahkan kekuatan selama periode kekacauan politik, terutama selama protes besar-besaran di tahun 1988 dan 2007.*** (Lulu Lukyani/PORTAL JEMBER)