Network
PORTAL PROBOLINGGO - Gejolak politik Palestina mulai menemui titik terang. Setelah vakum hampir 15 tahun, Hamas, Fatah, dan fraksi politik lainnya sepakat akan menggelar Pemilihan Umum (Pemilu) pada pertengahan tahun mendatang.
Kesepakatan itu diambil setelah 14 organisasi politik Palestina menggelar pertemuan di Kairo pada Selasa, 9 Februari 2021 waktu setempat.
Mereka juga berjanji akan mengawal dan menghormati hasil pemilu yang rencananya akan digelar pada 22 Mei 2021 untuk pemilihan parlemen dan 31 Juli 2021 untuk pemilihan presiden.
Baca Juga: Bisakah Joe Biden Bawa Amerika Serikat Jadi Juru Damai Israel-Palestina?
Sebelumnya, akibat perbedaan sikap antara Fatah dan Hamas, nyaris 15 tahun di wilayah Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem Timur tidak diadakan pemilu.
Hamas dan Fatah memang 2 kelompok besar yang memiliki pandangan berbeda.
Fatah lebih bercorak nasionalis dan mendukung pemerintahan Presiden Mahmoud Abbas.
Sedangkan Hamas yang menguasai Gaza selama ini getol menjadi oposisi rezim Abbas.
Memperbaiki Hubungan dengan AS
Meski ikut dalam pertemuan di Kairo dan berjanji mematuhi hasil pemilu, kelompok Jihad mengeluarkan pernyataan tak akan mencalonkan siapapun dalam pemilu tahun ini.
Keputusan itu sebenarnya tak mengagetkan. Sebab, dalam sejarah pemilu Palestina, Jihad 2 kali tak ikut serta dalam pemilu, yakni pada 1996 dan 2006.
Alasannya tentu saja komitmen menolak perjanjian damai sementara antara Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Israel pada 1990-an.
Baca Juga: Korea Utara Diduga Mendapat Bantuan Dari Iran Dalam Pengembangan Nuklir dan Rudal Balistik
Sementara itu, meski tak sedikit pihak yang meragukan agenda pemilu, para pengamat mengatakan pemilu merupakan upaya Abbas untuk menunjukkan komitmen demokrasi kepada Amerika Serikat (AS).
Dengan kata lain, Abbas mulai melakukan langkah-langkah untuk memperbaiki hubungan dengan AS di bawah kepemimpinan Biden.
Terpilihnya Biden memang dinilai menjadi angin segar bagi hubungan Palestina dan AS. Sebab, hubungan kedua negara ini mencapai titik terendahnya di era Trump.
Baca Juga: 14 Orang Tewas dan Proyek PLTA Rusak Dalam Bencana Longsoran Gletser di Pengunungan Himalaya
Analis politik dan mantan penasihat hukum Palestina, Dianau Buttu bahkan menyebut Trump telah membuat AS menjadi pengacara Israel alih-alih sebagai perantara damai.
"Trump secara terbuka membuat kebijakan pro Israel. Dia melepaskan tugas sebagai 'perantara' untuk mendamaikan kedua negara yang tengah berkonflik," tutur Dianau Buttu, dikutip PORTAL PROBOLINGGO dari The Intercept.
Di tempat terpisah, Mahmoud Abbas pada Januari 2021 lalu telah mengumumkan tanggal berlangsungnya pemilu. Ia kemungkinan akan mencalonkan kembali menjadi Presiden Palestina. ***
Artikel Rekomendasi