Network
PORTAL PROBOLINGGO - Pemerintah Thailand mengumumkan akan melarang Pornub dan 190 situs pornografi lainnya, kemarin 2 November 2020. Keputusan tersebut direspon dengan protes dari beberapa aktivis hak digital Thailand.
Menteri Digital Thailand, Puttipong Punnakanta, menyebut pemblokiran itu merupakan upaya pembatasan terhadap akses situs porno dan perjudian, menyusul disahkannya Undang-Undang Kejahatan Dunia Maya di negara Gajah Putih tersebut.
Baca Juga: Kalah Dalam Jajak Pendapat, Trump: Itu Semua Palsu!
Akan tetapi, setelah keputusan tersebut diumumkan, warganet Thailand justru membanjiri twitter dengan tagar @SavePornhub.
"Kami ingin merebut kembali Pornhub. Orang berhak atas pilihannya," kata kelompok aktivis bernama 'Anonymous Party', sebagaimana dikutip PORTAL PROBOLINGGO dari Reuters.
Baca Juga: Demi Dukung Joe Biden di Pilpres AS, Obama Rela Jadi Operator Telepon Tim Kampanye
Sebagian aktivis bahkan membuat spanduk bertuliskan 'Gratiskan Pornhub' dan 'Klaim kembali Pornhub'.
Berdasarkan data Pornhub, masyarakat Thailand memang menjadi pengguna yang cukup besar. Bahkan, rata-rata masyarakat Thailand mengakses situs tersebut berada di atas dunia, yakni 11 menit 21 detik.
Baca Juga: Pilpres AS Semakin Dekat, Sejarawan: Ini Keruntuhan Demokrasi
Setelah situs tersebut tak dapat diakses, perusahaan riset internet Top 10 VPN menyebut terjadi lonjakan pencarian menggunakan akses pribadi atau VPN.
"Akses menggunakan VPN naik sebesar 640% dibanding rata-rata harian September dan Oktober," katanya.
Beberapa netizen juga menyinggung kaitan pemblokiran dengan aksi demonstrasi besar-besaran yang menuntut reformasi dan ditegakkannya demokrasi di negara monarki tersebut.
Baca Juga: Presiden Prancis Emmanuel Macron Dikecam Umat Muslim, Khabib Nurmagomedov Berikan Komentar
Sebelumnya, Pemerintah Thailand memang tengah menghadapi gelombang demonstrasi besar-besaran yang dipelopori mahasiswa. Mereka menuntut pemecatan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha dan pengurangan kekuasaan Raja Maha Vajiralongkorn.
Emilie Pradichit, Direktur Manushya Foundation, salah satu aktivis yang getol mengampanyekan hak digital, menyebut keputusan tersebut semakin menunjukkan kediktaktoran pemerintah Thailand.
Baca Juga: 2,5 Juta Lebih Penduduk Slovakia Lakukan Tes Swab dalam Sehari, 1% Positif Terpapar Covid-19
"Pemblokiran tersebut menunjukkan Thailand memang benar 'tanah kediktaktoran digital', kaum konservatif mencoba mengontrol hak privat warga negara," tuturnya. ***
Artikel Rekomendasi