Network
PORTAL PROBOLINGGO - Prancis menginginkan pengawasan internasional dalam penerapan gencatan senjata pada konflik Nagorno-Karabakh di tengah kekhawatiran bahwa Rusia dan Turki melakukan kesepakatan untuk mengecualikan Kekuatan Barat dari perundingan perdamaian.
Paris dan Washington menjadi ketua bersama Grup Minsk yang mengawasi perselisihan Nagorno-Karabakh dengan Moskow, tetapi mereka tidak terlibat dalam kesepakatan yang ditandatangani oleh Rusia, Armenia dan Azerbaijan awal bulan ini untuk mengakhiri enam minggu perebutan daerah konflik itu.
Sejak gencatan senjata, Rusia telah mengadakan pembicaraan dengan Turki, sekutu utama Azerbaijan dan memberikan kritik keras terhadap Grup Minsk. Parlemen juga telah menyetujui pengerahan pasukan Turki ke wilayah tersebut.
Baca Juga: Harga Logam Mulia Emas Antam Hari Ini Jumat 20 November 2020 di Galeri 24, Rp 1.103.000 per 1 Gram
“Akhir pertempuran sekarang harus memungkinkan dimulainya kembali negosiasi dan itikad baik untuk melindungi penduduk Nagorno-Karabakh. Memastikan kembalinya puluhan ribu orang yang telah meninggalkan rumah mereka dalam beberapa pekan terakhir dalam kondisi keamanan yang baik,” ujar Presiden Emmanuel Macron setelah melakukan panggilan telepon dengan presiden Azerbaijan dan perdana juga menteri Armenia.
Baca Juga: Pidato Hari Guru Nasional Singkat dalam Bahasa Inggris, Cocok untuk Tugas Sekolah
Populasi Prancis mencakup antara 400.000 dan 600.000 orang asal Armenia. Macron telah berhati-hati untuk berikap netral dalam konflik ini, tetapi menghadapi dirinya tetap mendapatkan kritik dari banyak orang karena dirasa belum berbuat cukup untuk membantu.
"Kami ingin Grup Minsk memainkan perannya dalam menentukan pengawasan (gencatan senjata)," kata seorang pejabat kepresidenan Prancis kepada wartawan sebagaimana dikutip PORTAL PROBOLINGGO dari Aljazeera.
Baca Juga: Lirik Lagu Aespa Black Mamba
Pejabat itu mengatakan Paris mendorong pengawasan internasional dari gencatan senjata untuk memungkinkan kembalinya pengungsi, mengatur kembalinya para tentara, terutama dari Suriah, dan untuk memulai pembicaraan tentang status Nagorno-Karabakh. ***
Artikel Rekomendasi