Network
Melalui kegiatan operasi yustisi dengan pemberlakuan denda yang bervariasi ini Bupati Tantri mengharapkan bisa menjadi pengingat bagi semua.
Sekali lagi bukan pada sanksinya dan banyaknya petugas, tetapi bagaimana bersama-sama bisa mengedukasi masyarakat bagaimana masker ini menjadi sebuah kebutuhan dan bukan sebuah kewajiban.
Baca Juga: Ramalan Zodiak, 3 Zodiak Diprediksi Kurang Beruntung Minggu Ini, Capicron Cobalah Menerima Posisimu
“Kewajiban begitu ada petugasnya baru pakai masker, tetapi begitu petugasya lewat maskernya dicopot lagi. Namun ini lebih pada kebutuhan masing-masing pribadi, kalau ingin sehat dan selamat, ikhtiar salah satunya memakai masker,” pungkasnya.
Sementara Koordinator Keamanan dan Penegakan Hukum Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto mengungkapkan masyarakat yang melanggar dalam penggunaan masker langsung dilakukan pengukuran suhu tubuh dan pemberian handsanitizer oleh petugas kesehatan.
“Kemudian langsung menuju ke meja penyidik. Untuk penyidiknya memang PPNS dari Satpol PP Kabupaten Probolinggo. Memang secara khusus, kecuali nanti kita kekurangan maka akan meminta bantuan dari Polres Probolinggo.
Baca Juga: Daftar Harga Emas Pegadaian Hari Ini 21 September 2020, Emas Antam, Antam Retro, Antam Batik dan UBS
Setelah dilakukan penyidikan sambil menunggu sidang dimulai, mereka disiapkan tempat tunggu. Kemudian sambil jalan dipanggil oleh Hakim untuk disidang dan ditanyakan serta Jaksa juga memutuskan berapa besaran dendanya.
Memang untuk nominalnya Hakim yang menentukan dan Jaksa yang mengeksekusi. Kalau aturan yang sudah disepakati, denda maksimalnya adalah Rp 200 ribu. Tergantung dari berat dan tidaknya pelanggaran yang dilakukan.
“Yang jelas denda ini bukan tujuan utama, karena tujuan utamanya adalah memberikan efek jera bagi masyarakat. Tetapi ini tidak akan berlangsung lama, apabila masyarakat segera patuh dalam penggunaan masker. Kalau masyarakat benar-benar patuh dalam penggunaan masker maka intensitasnya akan dikurangi, tetapi tidak akan berhenti selama masyarakat masih banyak pelanggaran,” pungkasnya.***
Artikel Rekomendasi