Network
PORTAL PROBOLINGGO - Pilkada serentak tahun 2020 yang berlangusung pada Rabu, 9 Desember 2020 dilaksanakan dengan protokol kesehatan ketat karena pandemi Covid-19.
Dari hasil pemantauan Satgas Penanganan COVID-19 terhdap data monitoring kepatuhan protokol kesehatan saat pelaksanaan pilkada sejak Rabu pukul 06.45 WIB, tercatat angka rata-rata tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan bagi 309 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 berada pada angka 89-96%.
Protokol kesehatan merupakan hal penting dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada masa pandemi, sebagaimana tertuang dalam Peraturan KPU No.6 Tahun 2020 dan No.10 Tahun 2020.
Dikutip dari website BNPB, meski data yang menunjukkan persentase yang baik untuk tingkat rata-rata kepatuhan warga, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo tetap meminta kepada setiap unsur yang terlibat dalam Pilkada serentak 2020 agar tidak cepat puas.
Baca Juga: Lirik dan Chord Lagu Cuek Rizky Febian, 4 Besar Top Trending Topik Lagu Google Year in Search 2020
Menurut Doni, rangkaian tahapan pilkada masih terus berjalan dan belum usai. Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Monitoring Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang disiarkan melalui media daring di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta.
"Jangan kita puas. Sekali lagi tidak boleh puas dulu. Karena tahapan-tahapan tugas untuk pilkada ini belum berakhir," kata Doni.
Doni lebih lanjut meminta agar setiap unsur dalam pilkada karena setelah ini, akan dilakukan penghitungan suara yang berpotensi menimbulkan kerumunan.
Selain selalu waspada, Doni juga meminta agar semua pihak tidak segan-segan menegur dan mengingatkan kepada siapapun yang melanggar protokol kesehatan.
"Selalu cerewet, selalu nyinyir, selalu mengingatkan," imbau Doni.
Dalam kegiatan monitoring kepatuhan protokol kesehatan saat pelaksanaan pilkada bersama Menko Polhukam Mahfud MD, Doni menegaskan bahwa pihaknya tidak segan untuk menegur pejabat daerah yang terpantau tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik saat pelaksanaan pemunguntan suara di wilayahnya.
"Kami melihat perkembangan dari seluruh provinsi. Ada provinsi dengan tingkat kepatuhan yang rendah, tetapi peringatan yang diberikan petugas juga rendah sekali. Lantas kami menghubungi pejabat terkait," jelas Doni.
Melalui peringatan yang dilakukannya itu, Doni yakin penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak bisa lebih menjamin keamanan serta keselamatan masyarakat.
Doni juga mengharapkan adanya peringatan sebelum pelanggaran terjadi sebagai bentuk kepedulian dari sesama untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19.
Menurut Doni, kesuksesan dari pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang aman Covid-19 ditentukan dari kerja keras dari seluruh pihak yang secara konsisten menjaga dan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan.
"Apabila SOP yang telah disusun oleh KPU dilakukan dengan baik. Maka semuanya pasti berjalan dengan baik," pungkasnya.***
Artikel Rekomendasi