Network
PORTAL PROBOLINGGO - Melalui kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden pada 8 Februari 2021 Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada seluruh masyarakat untuk lebih aktif mengritik kepada pemerintah.Tujuannya untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada mereka yang membutuhkan.
"Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, ataupun potensi maladministrasi. Dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan perbaikan," ujar Jokowi.
Selain itu, Jokowi juga menekankan pentingnya meningkatkan peran penyedia layanan publik. Menurutnya, untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, maka semua pihak harus ikut berpartisipasi.
Baca Juga: Didiagnosa Kanker Prostat Kak Seto : Sungguh Sangat Mengejutkan Untuk Saya Dan Keluarga
“Semua pihak harus menjadi bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik,” ujarnya sebagaimana dilansir PORTAL PROBOLINGGO melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Menanggapi pernyataan tersebut, Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan kualitas demokrasi di Indonesia saat ini yang mengalami penurunan.
Ongkos politik yang tinggi di seluruh momen politik memberi andil menurunnya kualitas demokrasi.
Padahal sejatinya, pemerintahan yang demokratis ujung-ujungnya untuk memberikan kesejahteraan rakyat; dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat.
Baca Juga: Hanya Berselang 12 Menit, Terjadi Dua Kali Gempa Bumi di Wilayah Lampung, ini Penjelasan BMKG
“Indeks demokrasi kita dalam surveinya menurun, oleh the Economist Intelligence Unit (EIU). Tentu ini bukan demokrasinya menurun, tapi apa yang kita lakukan dalam demokrasi itu,” urai Jusuf Kalla dikutip PORTAL PROBOLINGGO melalui kanal PKS TV yang diposting pada Jumat (12 Februari 2021).
"Tentu ini bukan demokrasinya menurun, tapi apa yang kita lakukan dalam demokrasi itu," tambahnya.
Menurut dia, ada hal-hal objektif yang tidak sesuai dengan dasar-dasar demokrasi yang diketahui.
Karena dalam dasar demokrasi, warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
JK menyebut demokrasi tidak berjalan baik lantaran mahalnya demokrasi itu sendiri. Alhasil, demokrasi tidak berjalan baik.
Baca Juga: Dul Jaelani Ungkap Lebih Dekat dengan Maia Estianty Daripada Ahmad Dhani: Aku Anak Mamah
Pertama, demokrasi kita terlalu mahal. Akhirnya, demokrasi tidak berjalan dengan baik. Untuk menjadi anggota DPR saja butuh berapa, menjadi bupati dan menjadi calon pun butuh biaya sehingga menimbulkan mainset untuk segera mengembalikan biaya tersebut ketika mereka menjabat nanti.
"Karena demokrasi mahal, maka kemudian menimbulkan kebutuhan untuk pengembalian investasi. Maka di situlah terjadinya menurunya demokrasi. Kalau demokrasi menurun, maka korupsi juga naik. Itulah yang terjadi,” tuturnya.
Kedua, Dilema masyarakat pada saat memberikan kritik
JK mengungkapkan jika masyarakat ingin memberikan kritik kepada pemerintah. Di satu sisi, mereka ingin mengritik tetapi di sisi yang lain, mereka takut dipanggil polisi.
Baca Juga: Putri Anne Diprotes Tak Tampil Syari, Istri Arya Saloka Pemain Ikatan Cinta Ini Beri Jawaban Menohok
“Tentu banyak pertanyaan dari masyarakat terkait bagaimana cara mengritik pemerintah tanpa dipanggil polisi,” ujar JK.
Maka dari itu JK menegaskan pentingnya check and balance dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
Selain itu, JK menekankan pentingnya profesionalisme dalam pelaksanaan pemerintah demi terwujudnya manfaat demokrasi. Dalam hal tersebut, keberadaan partai oposisi penting untuk menjaga keberlangsungan demokrasi.
Baca Juga: LINK LIVE STREAMING : Ikatan Cinta 13 Februari 2021, Andin dan Aldebaran Batal Cerai Karena Reyna?
“PKS sebagai partai yang berdiri sebagai oposisi tentu mempunyai suatu kewajiban untuk melaksanakan kritik itu agar terjadi balancing, dan agar terjadi kontrol di pemerintah. Tanpa adanya kontrol, pemerintah tidak dapat berjalan dengan baik,” tuturnya. ***
Artikel Rekomendasi