Network
PORTAL PROBOLINGGO - Menteri Keuangan, Sri Mulyani menerima kunjungan Menteri Sosial, Tri Risma Harini,Rabu, 24 Maret 2021 untuk membahas program bantuan sosial (bansos) tahun 2021.
Dalam pertemuan tersebut Sri Mulyani dan Risma membahas tentang pelaksanaan dan perbaikan program bantuan sosial tahun 2021 yang ditujukan untuk membantu perekonomian masyarakat dengan kategori pendapatan paling rendah atau miskin.
"Kemarin saya menerima kunjungan Menteri Sosial, Ibu Risma," ucap Sri Mulyani sebagaimana dikutip PORTAL PROBOLINGGO dari akun Instagram resmi @smindrawati pada Kamis, 25 Maret 2021.
"Untuk membahas pelaksanaan dan perbaikan program bantuan sosial tahun 2021 yang luar biasa penting untuk membantu masyarakat kita yang paling rentan dan paling miskin," tambah Sri Mulyani.
Program bantuan sosial tersebut terdiri dari: Program Keluarga Harapan - Program bantuan melalui Kartu Sembako - Program bansos tunai.
Hasil dari pertemuan tersebut menyebutkan bahwa ada tiga bantuan untuk masyarakat miskin yang akan disalurkan oleh pemerintah dalam APBN 2021 dan dikelola Kementerian Sosial yang dipimpin oleh Ibu Risma.
Program bantuan sosial pemerintah dalam APBN 2021 yang dikelola Kementrian sosial adalah:
- Program Keluarga Harapan dengan anggaran Rp 28,71 Triliun untuk 10 juta keluarga penerima.
- Program Bantuan melalui kartu Sembako dengan anggaran Rp 45,11 Triliun untuk 18,8 juta kelurga penerima
- Program Bantuan sosial Tunia dengan anggaran sebesar Rp. 12 Triliun untuk 1,2 juta penerima.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani pun mengungkapkan bahwa dirinya mendukung penuh perbaikan yang di lakukan Menteri Sosial, Risma untuk menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat agar tepat sasaran kepada penerima yang berhak.
"Saya mendukung penuh perbaikan tata kelola yang dilakukan oleh Ibu Risma," ucap Sri Mulyani.
"Agar seluruh bantuan sosial yang berasal dari APBN dapat diterima masyarakat secara penuh dan tepat sasaran serta tepat waktu dan tepat kualitas," tambah Sri Mulyani.
Lebih lanjut, Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa hak masyarakat miskin untuk mendapat bantuan pemerintah harus bisa diberikan secara penuh tanpa korupsi.
”Mari kita jaga dan awasi bersama program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Indonesia lebih baik dan maju,” tandas Sri Mulyani.***
Artikel Rekomendasi