Network
PORTAL PROBOLINGGO - Usai disahkannya RUU Omnibus Law Cipta Kerja, DPR ramai diperbincangkan masyarakat karena dinilai tidak sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagai wakil rakyat.
Kebanyakan dari masyarakat menilai bahwa Pengesahan RUU Omnibus Law Cipta kerja akan membuat buruh dan pekerja lainnya semakin dirugikan, sedang pemodal besar dan pengusaha di Indonesia akan semakin diuntungkan.
Masyarakat menilai bahwa DPR telah melenceng dari tugas dan wewenangnya sebagai wakil rakyat, berikut akan Kami kulik sejarah, dan tugas wewenang DPR RI sesuai yang tertulis dalam situs resmi DPR RI (dpr.go.id).
Baca Juga: 25 Negara dengan Kasus Covid-19 Tertinggi, Indonesia Termasuk Didalamnya
DPR RI merupakan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Secara garis besar sejarah pembentukan DPR dapat dibagi menjadi tiga periode:
1. Volksraad
2. Masa perjuangan Kemerdekaan
3. Dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)
Pada masa penjajahan Belanda, terdapat lembaga semacam parlemen bentukan penjajah Belanda yang dinamakan Volksraad.Pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda mengakhiri masa penjajahan selama 350 tahun di Indonesia.Pergantian penjajahan dari Belanda kepada Jepang mengakibatkan keberadaan Volksraad secara otomatis tidak diakui lagi, dan bangsa Indonesia memasuki masa perjuangan Kemerdekaan.
Baca Juga: Barcelona Gagal Dapatkan Eric Garcia, Sang Pemain Nyatakan Ingin Gabung
Sejarah DPR RI dimulai sejak dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) oleh Presiden pada tanggal 29 Agustus 1945 (12 hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia) di Gedung Kesenian, Pasar Baru Jakarta. Tanggal peresmian KNIP (29 Agustus 1945) dijadikan sebagai TANGGAL dan HARI LAHIR DPR RI. Dalam Sidang KNIP yang pertama telah menyusun pimpinan sebagai berikut:
Artikel Rekomendasi