TGPF Duga Aparat Terlibat Kasus Penembakan Pendeta di Papua, DPR: Pelaku Harus Diproses Hukum

- 27 Oktober 2020, 14:23 WIB
Anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas meminta pemerintah tindak lanjuti kasus penembakan Pendeta Yeremia Zanambani
Anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas meminta pemerintah tindak lanjuti kasus penembakan Pendeta Yeremia Zanambani /DPR/Andri/Man

PORTAL PROBOLINGGO— Anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas meminta pemerintah untuk segera mengambil tindakan terkait penembakan Pendeta Yeremia Zanambani yang terjadi di Papua, 19 September 2020.

Hal ini disampaikan Yan Permenas setelah Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) menemukan dugaan adanya keterlibatan aparat dalam peristiwa penembakan tersebut. Sebelumnya, TGPF melakukan penyelidikan 7-12 Oktober 2020

“Pelaku harus diproses hukum, baik peradilan militer maupun peradilan umum dan diumumkan ke publik sebagai langkah keseriusan pemerintah pusat,” ujar Yan, Senin, 26 Oktober 2020, seperti dilansir PORTAL PROBOLINGGO dari laman resmi DPR.

Baca Juga: Jokowi: Birokrasi Indonesia Paling Rumit di Dunia

“Kasus ini menjadi isu internasional dan politisasi isu HAM karena terbunuhnya pendeta Yeremia Zanambani oleh anggota TNI yang bertugas saat itu. Hal ini harus ditutaskan segera karena pihak internasional ingin melihat keseriusan pemerintah menuntaskan kasus tersebut," sambungnya.

Yan kemudian menuturkan, pemerintah sebaiknya tak perlu membangun opini publik pasca temuan TGPF ini. Yan meminta pemerintah untuk segera mengambil langkah untuk menyelesaikan kasus ini.

Politis partai Gerindra ini mengingatkan pemerintah untuk berkomitmen menyelesaikan kasus ini dengan proses hukum yang benar. Ia berharap pemerintah tidak hanya mementingkan aspek sosial dan politik.

Baca Juga: Kemnaker-Kemendes Beri Bantuan untuk Karyawan Korban PHK

Temuan TGPF, menurut Yan, wajib diteruskan ke pihak terkait dan proses hukum terhadap para pelaku harus dilakukan. Hal ini menurutnya penting untuk memberi efek jera kepada oknum-oknum yang telah melakukan pelanggaran tersebut.

“Pelaku telah mencoreng eksistensi Pemerintah RI di dunia internasional dari aspek pelanggaran HAM,” tutur Yan.

Dengan berbagai rentetan peristiwa yang ada di Papua, menurut Yan, harusnya pemerintah menunjukkan keseriusan untuk menyelesaikan berbagai masalah di sana. Keseriusan itu terutama harus ditunjukkan kepada masyarakat internasional.

Baca Juga: Rekomendasi Road Bike Murah Terbaik di Bawah Lima Juta

Apalagi rentetan peristiwa penembakan yang terjadi selama ini di Papua, menurut Yan, sangat mengganggu stabilitas politik dan keamanan secara nasional.

Dalam kesempatan ini anggota DPR ini mengusulkan agar ada evaluasi bersama Panglima TNI. Dengan adanya evaluasi itu ia berharap segera ada sanksi tegas untuk anggotanya TNI yang melakukan tindakan di luar prosedural tugas dan kewajibannya.

Selain itu, evaluasi tersebut penting untuk mengambil tindakan tegas terhadap anggota yang melawan hukum. Tindakan tegas itu menurutnya dapat dilakukan di dengan cara militer maupun peradilan umum yang berlaku.

Baca Juga: 5 Film Indonesia Terbaik Era 2000an, Salah Satunya 'Ada Apa Dengan Cinta?'

Dalam penyelidikannya, TGPF juga menyampaikan temuan dalam kasus penembakan dua orang warga sipil, yaitu Badawi pada tanggal 17 September, dan Pratu Dwi Akbar Utomo pada 19 September. Temuan itu menyebutkan, kelompok kriminal bersenjata (KKB) sebagai dalang dari aksi penembakan tersebut.***

Editor: Antis Sholihatul Mardhiyah


Tags

Artikel Rekomendasi

Terkait

Terkini