PORTAL PROBOLINGGO - Ratusan pengunjuk rasa anti-pemerintah Thailand kembali lakukan aksi yang kedua kalinya terhadap dekrit nasional yang melarang masyarakat berdemonstrasi.
Di bawah guyuran hujan di Bangkok pada hari Jumat, 16 Oktober 2020, pengunjung rasa meneriakkan "Ganyang Diktator".
Mereka menyerukan protes terhadap larangan pemerintah yang disinyalir membatasi aksi demonstrasi.
Baca Juga: Nikita Willy Menikah, 4 Artis Ini Pernah Gunakan Kebaya Pernikahan Dari Desainer yang Sama
Di hari kedua ini, gerakan pengunjuk rasa masih cukup militan, meskipun telah mendapatkan peringatan dari Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha.
Lokasi demonstrasi bergeser dalam sekitar 1,6 km (1 mil) setelah polisi dikerahkan di Persimpangan Ratchaprasong.
Dari tempat awal sekira puluhan ribu demonstran berunjuk rasa pada hari Kamis.
Baca Juga: KLHK Ungkap UU Cipta Kerja tentang Perhutanan Sosial Dapat Menjadi Lapangan Kerja Baru dan Keadilan
“Polisi menutup Ratchaprasong untuk mencegah protes... kita harus menghindari pengepungan, pertarungan!!!", tulis salah satu pemimpin protes, Panupong Jadnok, dalam suatu unggahan di Facebook.
Dikutip PORTAL PROBOLINGGO dari Reuters, polisi dengan tongkat dan tameng anti huru hara bergegas ke lokasi.
Lokasi yang menjadi tempat baru bagi demonstrasi, mereka juga menutup jalan dan stasiun metro terdekat.
Baca Juga: Resep Seblak Spagheti Lezat dan Nikmat, Anti Ribet!
“Saya harus berjuang untuk masa depan saya,” kata Pin, 22.
Aksi protes ini memang menjadi sorotan bagi masyarakat Thailand.
Sebab pemerintah Thailand baru saja mengeluarkan larangan untuk adakan pertemuan lebih dari lima orang.
Peraturan itu diberlakukan pada hari Kamis setelah hampir tiga bulan gelombang protes di Thailand sedang memanas.
Baca Juga: Bosan dengan Kudapan seperti Lapis Legit, Saatnya Mencoba Kudapan Bernama Onbijtkoek
Aksi protes yang menyerukan pengurangan kekuasaan monarki Raja Maha Vajiralongkorn serta pencabutan PM Prayuth.
Prayuth pertama kali mengambil alih kekuasaan sebagai panglima militer dalam kudeta 2014.
Para aktivis mengatakan bahwa dia telah merekayasa pemilihan umum pada tahun lalu.
Hal tersebut diduga sebagai upaya Prayuth mempertahankan kekuasaannya sebagai perdana menteri sipil.
Baca Juga: Antisipasi Banjir, Pemprov DKI Turunkan Pasukan Pelangi untuk Gerebek Lumpur
Akan tetapi, Prayuth berdalih bahwa Dia sudah hasil pemilihan umum itu sudah adil.
Selain itu, para pengunjuk rasa juga menuntut suatu konstitusi baru.
Perlu dibentuk untuk menggantikan konstitusi lama yang telah dirancang di bawah pemerintahan militer.
"Saya tidak akan berhenti," kata Prayuth kepada wartawan setelah rapat kabinet darurat.
Baca Juga: Pemeran Stranger Things, Finn Wolfhard Tunjukan Cintanya pada BLACKPINK
“Pemerintah harus menggunakan peraturan darurat. Kami harus melanjutkan karena situasinya menjadi chaos," tambahnya.
Dia mengatakan, peraturan itu akan digunakan selama 30 hari atau bahkan kurang apabila situasinya mereda.
Dia memperingatkan orang-orang untuk tidak melanggar tindakan darurat atau menggelar pertemuan.
Baca Juga: Jadwal Acara TvOne Hari Ini, 16 Oktober 2020, Ada Rumah Mamah Dedeh Sampai E-Talkshow
"Tunggu dan lihat saja... Jika Anda melakukan kesalahan, kami akan menggunakan hukum," katanya.
Lalu, aksi protes itu juga berujung pada sikap para demonstran yang menginginkan adanya reformasi monarki.
Para demonstran beranggapan pihak kerajaan saat ini telah membantu memperkuat pengaruh militer selama beberapa dekade dalam politik.***