Penjualan Senjata AS Oleh Trump ke UEA Dikecam Banyak Organisasi HAM

PORTAL PROBOLINGGO - Pihak Trump sebelumnya sudah secara resmi memberi tahu Kongres bahwa mereka berencana untuk menjual 50 jet tempur F-35 canggih ke UEA sebagai bagian dari kesepakatan senjata yang lebih luas senilai lebih dari $ 23 miliar.

Tiga senator AS lalu mengusulkan undang-undang untuk menghentikan penjualan, yang juga mencakup drone dari General Atomics, Lockheed Martin Corp F-35 dan rudal yang dibuat oleh Raytheon.

Rancangan Undang-undang kesepakatan jual-beli senjata AS tersebut memang memungkinkan para senator untuk mendorong pemungutan suara untuk membatalkan kesepakatan, tapi RUU tersebut harus disetujui oleh Senat Partai Republik yang jarang sekali tidak selaras dengan Trump. RUU tersebut juga harus disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat AS yang dipimpin Demokrat.

Baca Juga: Dinyatakan Positif Covid-19, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Akan Jalani Isolasi Mandiri

Karena menimbulkan keresahan, akhirnya sebanyak dua puluh sembilan organisasi kontrol senjata dan hak asasi manusia telah menandatangani surat yang menentang penjualan rudal, jet tempur dan drone senilai $ 23 miliar ke Uni Emirat Arab dan meminta Kongres AS untuk memblokir kesepakatan tersebut.

“Harapannya adalah menghentikan penjualan ini sama sekali,” kata Seth Binder, petugas advokasi di Project on Middle East Democracy (POMED), yang mempelopori upaya tersebut sebagaimana dikutip PORTAL PROBOLINGGO dari Aljazeera.

Tetapi jika itu tidak memungkinkan, Seth berharap setidaknya upaya tersebut bisa mengirimkan sinyal penting kepada pemerintahan Biden yang akan datang bahwa ada berbagai kelompok organisasi HAM yang menentang pengiriman senjata ini.

Baca Juga: Selain Anies Baswedan, Berikut Deretan Tokoh Nasional yang Positif Covid 19 dalam 7 Hari Terakhir

Dalam surat organisasi yang akan dikirimkan ke anggota parlemen dan Departemen Luar Negeri AS tertulis, "Rencana penjualan senjata ke UEA, pihak yang terlibat dalam konflik di Yaman dan Libya, akan terus melukai warga sipil dan memperburuk krisis-krisis kemanusiaan."