Network
PORTAL PROBOLINGGO - Pasukan militer Myanmar menahan pemimpin de facto, Aung San Suu Kyi, pada Senin, 1 Februari 2021.
Tak hanya menahan Suu Kyi, militer Myanmar juga menahan beberapa tokoh dari Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang sedang berkuasa.
Sejak tahun 2011, Myanmar mengubah haluan pemerintahannya menuju arah demokrasi usai berada di bawah rezim militer.
Baca Juga: Berlaku Hanya Hari ini! Ayo Segera Klaim Kode Redeem FF Garena 4 Februari 2021
Suu Kyi adalah tokoh demokrasi di Myanmar dan terpilih memimpin Myanmar pada tahun 2015 melalui pemungutan suara.
Pada tanggal 1 Februari 2021, Suu Kyi seharusnya kembali menjalankan pemerintahannya di periode kedua.
Namun, pasukan militer Myanmar mengambil alih pemerintah dengan alasan adanya kecurangan dalam pemilihan umum (pemilu).
Baca Juga: Berikut Fakta dan Mitos Mandi Malam, Ternyata Tidak Sebabkan Rematik
Membandingkan kondisi Myanmar dengan Indonesia, pengamat politik, Adi Prayitno, meyakini bahwa kudeta pemerintahan seperti yang terjadi di Myanmar tidak mungkin terjadi di Tanah Air.
“Tak mungkin ada kudeta militer. Di Indonesia, demokrasinya sudah terkonsolidasi. Elite, pers, dan civil society kuat,” ujar Adi, dilansir PORTAL PROBOLINGGO dari PORTAL JEMBER dalam artikel "Bandingkan dengan Myanmar, Pengamat: Tak Mungkin Ada Kudeta Militer di Indonesia".
Adi menjelaskan, Indonesia tidak memiliki sejarah kudeta militer, namun hal ini tetap perlu diantisipasi. Menurutnya, tentara atau aparat harus dijauhkan dari urusan politik.
Baca Juga: Percaya Takdir, Andin dan Aldebaran Batal Bercerai? Sinopsis Ikatan Cinta Kamis 4 Februari 2021
“Biarkan mereka bekerja secara profesional mengurus keamanan dan ketertiban sosial. Tak usah digoda ke politik,” ucapnya.
Adi mengatakan bahwa saat ini ada hal-hal yang lebih genting yang harus dipikirkan oleh negara, yakni krisis ekonomi dan kesehatan di tengah pandemi Covid-19.
“Semua pihak mesti solid, jaga sikap, dan stop pertikaian,” kata Adi.
Kudeta militer Myanmar ini sontak menyita perhatian dunia, termasuk Bank Dunia yang mengungkapkan keprihatinannya terhadap situasi di Myanmar.
Selain itu, Bank Dunia memperingatkan bahwa kudeta militer dapat mengakibatkan kemunduran besar dalam transisi dan prospek pembangunan negara.
Sebagai mitra yang terlibat memberikan dukungan selama masa peralihan pemerintahan Myanmar, Bank Dunia menegaskan akan tetap komitmen mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan dan peningkatan inklusi sosial Myanmar.
Baca Juga: 19 Terduga Teroris di Sulsel Siap Diberangkatkan ke Mabes Polri, Ada Anggota Ormas Ini
“Kami tetap berkomitmen terhadap tujuan-tujuan tersebut. Kami selalu mendukung rakyat Myanmar,” ungkapnya.*** (Lulu Lukyani/PORTAL JEMBER)
Artikel Rekomendasi