PORTAL PROBOLINGGO—Presiden Jokowi memutuskan untuk menunjuk Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Pandjaitan menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Ad Interim menggantikan Edhy Prabowo yang mengundurkan diri usai ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK.
Kabar ditunjuknya Edhy ini dibenarkan oleh Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi. Ia menuturkan, Luhut telah menerima surat dari Menteri Sekretariat Negara terkait penunjukan tersebut.
“Menko telah menerima surat dari Mensesneg yang menyampaikan bahwa berkaitan dengan proses pemeriksaan oleh KPK terhadap Menteri KP, maka Presiden menunjuk Menko Maritim dan Investasi sebagai Menteri KP ad interim,” ujar Jodi, Kamis, 26 Oktober 2020.
Baca Juga: Setelah Jadi Tersangka, Edhy Prabowo Singgung Soal Jabatan Menteri dan Partai Gerindra
Penunjukan ini membuat Luhut akan menjalani rangkap jabatan. Sebelumnya hal ini pernah ia lakukan pada Maret 2020 lalu.
Ketika itu Luhut yang sedang menjabat sebagai Menko Marves ditunjukkan untuk mengganti tugas Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang terinfeksi virus Covid-19. Luhut menempati jabatan itu sejak 14 Maret 2020 – 6 Mei 2020.
Luhut pun pernah merangkap jabatan menteri pada 16 Agustus 2016 - 13 Oktober 2016 lalu. Ketika itu selain menjabat sebagai Menko Marves ia ditujuka pula untuk menjalan tugas sebagai Menteri ESDM.
Ketika itu Arcanda Tahar yang memegang jabatan menteri ESDM harus diberhentikan karena memiliki kewarganegaraan ganda setelah diketahui dirinya mempunyai paspor Amerika Serikat.
Bahkan, saat ini Luhut tengah memegang posisi penting lainnya di Pemerintahan Jokowi yaitu sebagai Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Baca Juga: Diego Maradona Meninggal Dunia, Ini Ucapan Duka Dari Lionel Messi hingga Cristiano Ronaldo
Meski memiliki latar belakang militer, kiprah Luhut di bidang politik dan pemerintahan memang patut diperhitungkan. Dalam beberapa periode pemerintahan, ia dipercaya menjabat berbagai posisi penting.
Pada masa Pemerintahan Presiden BJ Habibie, Luhut pernah dipercaya untuk menjadi Duta Besar Indonesia untuk Singapura. Ia menempati posisi itu pada 1999–2000.
Kemudian ketika Abdurrahman Wahid (Gus Dur) diangkat menjadi presiden, Luhut ditunjuk untuk menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Luhut menempati posisi itu sejak 24 Agustus 2000 – 23 Juli 2001.
Baca Juga: Diego Maradona Meninggal Dunia, Ini Klub yang Pernah Dibela Sang Tangan Tuhan
Setelah itu, Luhut sempat lama absen dari kursi pemerintahan. Ia baru kembali ke istana ketika Jokowi diangkat menjadi presiden.
Ia pada 31 Desember 2014 ditunjuk oleh Jokowi untuk menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Namun jabatan itu tidak berlangsung lama.
Sebab, sejak 12 Agustus 2015 Luhut dipercaya oleh Jokowi untuk menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).
Baca Juga: Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Begini Tanggapan Presiden Joko Widodo
Jabatan Luhut sebagai Menko Polhukam tidak berlangsung lama. Karena pada 27 Juli 2016, ia kembali dipindah tugaskan oleh Jokowi.
Luhut ketika itu diperintahkan untuk mengisi posisi Menko Marves menggantikan Rizal Ramli. Jabatan tersebut bertahan hingga periode kedua Pemerintahan Jokowi.***