Jelang Pilkada Serentak 2020, Komisi III DPR Beri Pesan untuk Pemilih yang Berada di Lapas dan Rutan

28 November 2020, 14:37 WIB
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond Junaidi Mahesa lakukan pertemuan dengan beberapa jajaran di Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Barat. /Kemenkumham/

PORTAL PROBOLINGGO - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond Junaidi Mahesa lakukan pertemuan dengan beberapa jajaran di Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Barat.

Dalam pertemuan tersebut, Desmond Junaidi Mahesa menekankan kepada para petugas di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan) di lingkungan Jawa Barat untuk menjaga integritasnya dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) mendatang.

Desmond juga ingin memastikan jika pelaksanaan pilkada 2020 mendatang nanti, dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Baca Juga: Dua Komedian Buatkan Website Pencalonan Trump Sebagai Presiden Tahun 2024, Ini Isinya

"Pastikan Pilkada 2020 pada bulan mendatang di lapas dan rutan berjalan dengan baik, netral, dan bebas dari intervensi manapun," ujar Desmond saat melakukan pertemuan dalam Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik Komisi III DPR RI di Jawa Barat.

Sementara untuk lokasi yang akan menjadi Tempat Pemungutan Suara (TPS), telah ditunjuk sebanyak delapan lapas dan rutan. Terkait jumlah pemilih, pihak yang berwenang telah mendata warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang ada.

Dan berdasarkan kajian yang telah dilakukan, sebanyak 3.640 WBP masuk dalam kategori berhak menjadi pemilih, dengan 2.952 diantaranya terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Baca Juga: Intip Potret Cantik Glenca Chysara Pemeran Elsa dalam Sinetron Ikatan Cinta

Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, Imam Suyudi mengatakan bahwa jajarannya siap mendukung dan mensukseskan pelaksanaan pilkada pada Desember 2020 mendatang.

"Kami telah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jabar, dengan melakukan edukasi dan sosialisasi bagi WBP terkait pelaksanaan pilkada," ujar Imam.

Imam juga mengtakan bahwa pelaksanaan pilkada nanti, dilaksanakan dengan asas LUBER, yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia.

Baca Juga: Daftar Peringkat 30 Teratas Reputasi Brand Penyanyi Bulan November, Ada BTS dan TWICE!

"Sebagai laporan, banyak dari WBP tidak memiliki nomor induk kependudukan (NIK) dan berasal dari luar wilayah," ungkap Imam.

"Akan tetapi, kami telah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat, dan mendata WBP sebagai data awal DPT," tambahnya.

Pelaksanaan pilkada di Jawa Barat digelar di delapan kota atau kabupaten, yaitu Karawang, Pangandaran, Kabupaten Bandung, Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, Kota Depok, Kabupaten Cianjur, dan Kabpaten Indramayu.

Baca Juga: Ridwan Kamil Ajak Dubes RI untuk Inggris dan Irlandia Promosikan Kawasan Rebana Metropolitan

Selain melakukan pertemuan dengan Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, Tim Kunker yang dipimpin langsung oleh Komisi III DPR RI, Desmond juga melakukan pertemuan dengan Kapolda Jawa Barat dan Kajati Jawa Barat di lokasi yang sama.***

Editor: Antis Sholihatul Mardhiyah

Sumber: Kemenkumham.go.id

Tags

Terkini

Terpopuler