PORTAL PROBOLINGGO - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah berupaya untuk melakukan proses penyaluran bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah (BSU) bagi para pekerja atau buruh.
BSU kali ini merupakan pembagian termin kedua. Sebelumnya, BSU dibagikan sebagai bantuan subsidi gaji bagi para pekerja atau buruh yang terdampak virus Covid-19 secara ekonomi dan sosial.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, mengatakan bahwa pihaknya akan mempercepat penyaluran BSU kepada 12,4 juta penerima.
Baca Juga: Hadapi Masa Sulit Bersama Koeman, Gelandang Timnas Spanyol Ini Pernah 'Ramal' Nasib Barcelona
"Kita terus mempercepat penyaluran bantuan subsidi gaji atau upah sampai 12,4 juta penerima sehingga bisa segera diterima oleh para pekerja/buruh sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan," ujar Ida Fauziyah, di sampaikan di Jakarta, pada hari Jumat, 12 Desember 2020.
Berdasarkan data per 8 Desember 2020, bantuan subsidi gaji atau upah untuk termin kedua ini penyalurannya telah mencapai 11.023.780 pekerja atau buruh.
Hal tersebut disampaikan oleh pihak Kemnaker secara rinci, pada tahap I pada termin kedua penyaluran subsidi gaji atau upah mencapai 2.177.915 penerima, tahap II 2.711.358 penerima, tahap III sebanyak 3.146.314 penerima, tahap IV mencapai 2.439.982 penerima, dan tahap V mencapai 548.211 penerima.
Baca Juga: Puan Maharani Minta Pemerintah Pastikan Keamanan Vaksin Sebelum Digunakan Secara Massal
Sementara itu, adapun besaran anggaran yang telah disalurkan melalui tahap pertama pada termin kedua penyaluran subsidi gaji atau upah anggarannya mencapai Rp2,613 triliun.
Sedangkan untuk tahap II Rp3,253 triliun, tahap III sebanyak Rp3,775 triliun, tahap IV mencapai Rp2,927 triliun, dan tahap V mencapai Rp657,853 miliar. Sehingga total anggaran yang telah tersalurkan untuk termin 2 adalah Rp13,228 triliun.
"Sampai saat ini l, data penyalurannya sudah mencapai sebanyak sebelas juta orang dan proses penyaluran masih berjalan hingga nanti mencapai sekitar 12,4 juta penerima" ujar Menaker.
Baca Juga: Habib Rizieq Shihab Siap Datangi Polda Metro Jaya, Tegaskan Tak Pernah Lari dan Sembunyi
Untuk memastikan penerimaan BSU agar tepat sasaran, dalam proses penyaluran BSU, Kemnaker terus melakukan koordinasi dan rapat pembahasan secara maraton dengan berbagai pihak.
Pihak yang terkait di antaranya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu), BPJS Ketenagakerjaan, serta bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).
"Selama proses penyaluran BSU, tentunya kita terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari verifikasi data dari BPJS, pemadanan data dengan DJP Kemenkeu, sampai pendampingan dan pengawasan dari KPK, BPK, maupun BPKP," ujar Ida.***