PORTAL PROBOLINGGO - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyebutkan selama 75 tahun Indonesia merdeka, selalu ada tuduhan pemerintah tidak mengerti Pancasila
Hal tersebut ia sampaikan ketika menghadiri acara Indonesia Lawyers Club yang disiarkan oleh TV ONE, Selasa, 20 Oktober 2020.
"Tidak ada satu pemerintah pun di Indonesia itu yang tidak dituduh tidak mengerti Pancasila," ujar Mahfud.
Baca Juga: Ingin Mendaftar Jadi Pegawai Bank Indonesia, Simak Dokumen Penting Yang Perlu Disiapkan Disini
"Bung Karno itu jatuh karena dituduh tidak mengerti Pancasila. Padahal beliau yang mengerti Pancasila," sambungnya.
Kemudian Mahfud juga menyebutkan, Soeharto, BJ Habibie, Abdurahman Wahid juga dijatuhkan dari kekuasaan karena dituduh tidak mengamalkan Pancasila.
"Mbak Mega (Megawati Soekarnoputri) dituduh, 'wah ini menjual aset negara bertentangan dengan Pancasila, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD)'. Didemo sepanjang pemerintahannya," tutur Mahfud.
Baca Juga: Puan Maharani: Jika Pilkada Ditunda Kerja Pemda Jadi Lambat
"Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) iya juga. Sampai didatangi tentara, 'Anda nih mau gak mengeluarkan dekrit kembali ke UUD karena pemerintahan Anda ini melanggar Pancasila'. (Disebut) anti Pancasila lagi," lanjutnya.
Hal ini menurut Mahfud dikarenakan belum ada tafsir yang jelas dari Pancasila. Karena hal itu setiap orang memiliki tafsirnya sendiri atas Pancasila.
"Apakah ini jelek? Tidak, yang penting Pancasila itu sebagai ideologi," ungkap Mahfud.
Baca Juga: Pendakian Gunung Arjuno di Masa Pandemi, Cek Cara Daftar dan Persyaratan Pendakian
"Kalau saya sih manafsirkan Pancasila itu, tafsir yang final tidak ada. Pancasila itu konsep prismatik," sambungnya.
Oleh karena itu, Mahfud menuturkan, setiap pemerintahan menerapkan Pancasila dalam setiap kebijakannya bergantung dengan kebutuhan yang ada.
"Siapa pun yang akan menjadi presiden akan sama. Sejarah ini akan terus berulang," kata Menkopolhukam.
Baca Juga: 5 Rekomendasi Film Kriminal Terbaik, Melihat Sisi Lain Kejahatan
Menurut Mahfud, pemerintah akan selalu berada di posisi yang salah. Namun, Mahfud mengatakan hal itu wajar dalam demokrasi.
"Ketika saya di luar saya harus begitu (mengkritik). Saat jadi pemerintah mari siap dikritik, lalu berdiskusi. Itu namanya demokrasi," pungkas Mahfud.
Apa yang disampaikan Mahfud MD ini untuk menjawab kritik dari masyarakat yang menyebut pemerintah tidak konsisten karena dianggap menjalankan kebijakan bertentangan dengan Pancasila dan UUD.***