Network
PORTAL PROBOLINGGO - Menteri Sosial Juliari P. Batubara telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap oleh KPK.
Hal ini terjadi pasca OTT yang dilakukan oleh KPK di lingkungan Kementrian Sosial (Kemensos) pada Sabtu 5 Desember, lalu.
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, hal ini bermula dari pengadaan bansos penanganan Covid-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial tahun 2020 dengan nilai sekitar Rp5,9 triliun dengan 272 kontrak pengadaan dan dilaksanakan dalam 2 periode. Dari rekan yang ditunjuk untuk mengatur bansos tersebut di wilayah Jabodetabek, Juliari Batubara diduga menerima aliran dana sebesar 17 milyar rupiah.
Kendati demikian, Kementerian Sosial (Kemensos) menjamin program bansos untuk mengurangi dampak panndemi Covid-19 dan bansos reguler akan tetap berjalan.
Baca Juga: Jangan Salah, Tidur Siang Bukan Tanda Orang Malas! Peneliti Ungkap Hal Ini
"Kami beserta jajaran di Kemensos akan terus melaksanakan dan menyelesaikan program-program (kementerian sosial), baik itu program reguler maupun program non reguler dari sisa kegiatan kami (kementerian sosial) di tahun 2020 yang akan segera berakhir, "ujar Sekretaris Jenderal Kemensos, Hartono Laras dalam konferensi pers pada hari Minggu, 6 Desember 2020 kemarin sebagaimana dilansir PORTAL PROBOLINGGO dari PMJ News.
Sambil menunggu arahan dari Muhadjir Effendy selaku pemimpin ad interim yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi, Hartono juga mengatakan bahwa jajaran pegawai Kemensos akan mempersiapkan pelaksanaan rencana program bansos. Sementara ini, dari total anggaran di Kemensos sebesar Rp134 triliun telah terealisasi sebesar 97,2 persen.
Dan untuk jumlah anggaran yang masuk untuk skema program perlindungan yang ada di Kemensos sebesar Rp.128,78 triliun juga telah terealisasi sebesar 98 persen.
Baca Juga: Rahasia Besar Terungkap! Intelijen Amerika Bocorkan Kekuatan Militer Berbahaya Milik Tiongkok
Artikel Rekomendasi