Network
PORTAL PROBOLINGGO - Muhadjir Effendy selaku Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) menekankan bahwa persetujuan dari BPOM sangat penting dan diperlukan terutama untuk menjamin keamanan dan efektivitas dari masing-masing jenis vaksin yang akan digunakan. BPOM sendiri merupakan sebuah lembaga yang berada di bawah koordinasi Kemenko PMK.
Berdasarkan Kepmenkes No. 01.07/MENKES/9860/2020, ada 6 jenis vaksin Covid-19 yang dapat digunakan di Indonesia. Antara lain vaksin dari PT Bio Farma (Persero), AstraZeneca, China National Pharmaceutical Group Corp (Sinopharm), Moderna, Pfizer Inc. and BioNTech, dan Sinovac Biotech Ltd.
“Saya kira BPOM tidak akan main-main. Saya jamin BPOM profesional, jadi tentu tidak main-main sebab menyangkut hidup mati orang. Saya juga pesankan selalu harus betul-betul berpresisi tinggi dan tidak bisa dikurangi,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya pada Jumat, 18 Desember 2020 sebagaimana dilansir PORTAL PROBOLINGGO dari situs resmi Sekretariat Kabinet.
Baca Juga: Hati-hati! 4 Tanaman Hias Ini Bisa Sangat Beracun Bagi Kucing Peliharaan, Ada Monstera
Muhadjir juga menekankan bahwa yang terpenting saat ini adalah BPOM harus dapat memastikan sejauh mana vaksin itu dapat membangkitkan imunitas dan apakah imunitas yang dibangkitkan oleh vaksin itu mampu menangkal virus. Menurutnya, vaksin memang bisa membangkitkan imunitas, tapi belum tentu mampu menangkal virus.
“Kita tidak mungkin memvaksinasi yang sekadar aman tapi tidak efektif, apalagi yang tidak aman dan tidak efektif. Jadi bola sebetulnya ada di tangan BPOM atau yang disebut dengan Emergency Use Authorization,” ujarnya.
Baca Juga: Top 10 Rating Acara TV Terbaik Sabtu 19 Desember 2020, RCTI Kuasi 3 Posisi Teratas, Ada Ikatan Cinta
Direktur Registrasi Obat BPOM Lucia Rizka Andalusia menjelaskan, Emergency Use Authorization artinya pihak pemerintah memberikan persetujuan penggunaan obat dalam kedaruratan kesehatan masyarakat dengan tetap memperhatikan faktor keamanan dan keefektivitasan. Hal ini juga berlaku untuk perizinan distribusi vaksin Covid-19.
“BPOM akan mengawal proses uji klinis untuk mendapatkan hasil yang benar-benar valid. Setelah hasil uji klinis didapatkan lalu akan diuji lagi terkait kemanfaatan dan juga efek sampingnya sehingga mutu dari produk tersebut atau dalam hal ini vaksin Covid-19 benar-benar terjamin,” tuturnya.
Artikel Rekomendasi