Network
Melalui Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya di Jakarta, menyatakan bahwa kehadiran Menteri Sosial Tri Rismaharini di KPK yakni untuk melakukan koordinasi terkait surat rekomendasi KPK tanggal 3 Desember 2020, tentang penyampaian hasil kajian pengelolaan bantuan sosial.
Ipi mengatakan melalui koordinasi tersebut lembaganya kembali memaparkan hasil kajian dan rekomendasi KPK, sebagai pelaksanaan tugas monitoring dalam penyaluran bansos.
"Ada beberapa masukan yang juga KPK sampaikan terkait langkah dan upaya yang dilakukan Kemensos dalam penyaluran bansos," ucap Ipi, sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman Antara.
Baca Juga: Jangan Kebanyakan, Inilah 5 Efek Buruk Bagi Kesehatan Akibat Minum Teh Terlalu Banyak
Baca Juga: Diharapkan Tetap di Rumah, Inilah Daftar Kabupaten dan Kota di Jawa Timur Yang Berlakukan PPKM
Dalam pertemuan itu turut hadir pula tiga Pimpinan KPK yakni Alexander Marwata, Nurul Ghufron, dan Nawawi Pomolango, serta Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dan jajaran di Kedeputian Pencegahan KPK.
Demikian pula sebelumnya, KPK masih menemukan persoalan utama dalam penyelenggaraan bansos Covid-19, yaitu akurasi data penerima bantuan yang meliputi kualitas data penerima bantuan, transparansi data maupun pemutakhiran data.
Sementara itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini juga meminta KPK untuk ikut membantu kementeriannya, dalam memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang menjadi basis pemberian bantuan sosial (bansos).
Baca Juga: Ciee, Glenca Chysara Digombali Evan Sanders, Pemeran Nino dan Elsa Ikatan Cinta Makin Menggemaskan
Baca Juga: 5 Tanaman Hias yang Paling Sulit Dirawat, Mau Mencobanya?
Artikel Rekomendasi