Network
PORTAL PROBOLINGGO - Menkopolhukam Mahfud MD memberikan komentar soal isu adanya upaya pengambilan paksa posisi Agus Harimurti Yudhoyono selaku Ketua Umum Partai Demokrat.
Terkait isu tersebut, ada kecurigaan yang disampaikan AHY dalam konferensi pers pada Senin, 1 Februari 2021, bahwa upaya tersebut dilakukan oleh pejabat yang berada di lingkaran Presiden Jokowi.
Meskipun AHY tidak menyebut nama pejabat tersebut, tapi Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebut pejabat yang dimaksud adalah Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko melalui kongres luar biasa (KLB).
Baca Juga: Daftar Fenomena Langit yang Akan Terjadi pada Februari 2021, Salah Satunya Hujan Meteor
Baca Juga: Cek Fakta: Jarum Suntik Vaksin Corona Palsu! Khusus untuk Pemimpin Dunia
Adapun alasan Moeldoko ingin menggeser jabatan AHY saat ini diduga karena untuk kepentingan pencalonan presiden tahun 2024.
Tak cukup sampai di situ, ada isu lain yang beredar bahwa beberapa menteri, termasuk Mahfud MD selaku Menkopolhukam juga diduga menjadi pihak yang "merestui" tindakan Moeldoko itu.
Mahfud MD pun menanggapinya sebagai hal yang aneh dan mengaku kaget karena ia tidak pernah membicarakan hal tersebut pada Moeldoko, apalagi sampai mengizinkan Moeldoko melakukan hal tersebut.
Baca Juga: 40 Idola K-Pop Pria yang Berulang Tahun di Bulan Februari, Ada Jisung NCT hingga J-Hope BTS
Baca Juga: Hati-Hati, Ini 7 Penyakit yang Sering Incar Pria, Salah Satunya Penyakit Kelamin
"Ada isu aneh, dikabarkan beberapa menteri, termasuk Menkopolhukam Mahfud MD, merestui Ka. KSP Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat dari AHY melalui KLB. Wah, mengagetkan, yakinlah saya tak pernah berbicara itu dengan Pak Moeldoko maupun dengan orang lain. Terpikir saja tidak, apalagi merestui," tulisnya sebagaimana dikutip dari Twitter @mohmahfudmd.
Lebih lanjut, Mahfud MD berpendapat bahwa di era demokrasi yang terbuka seperti sekarang, upaya kudeta seperti yang dialami oleh AHY saat ini bisa dibilang mustahil untuk dilakukan, apalagi Partai Demokrat merupakan partai besar.
Mantan Ketua MK itu menegaskan bahwa jabatannya saat ini sebagai Menko tak akan bisa dipakai untuk melakukan upaya tersebut.
"Yang penting internal PD (Partai Demokrat) sendiri solid," tutupnya.***
Artikel Rekomendasi