Network
PORTAL PROBOLINGGO - Pengerahan 29.736 personel TNI dalam mengawal program Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro yang dimulai pada Selasa, 9 Februari 2021 mendapatkan tanggapan dari anggota Komisi I DPR RI Sukamta.
Dikutip PORTAL PROBOLINGGO dari SEPUTAR TANGSEL dalam artikel "DPR RI Ingatkan TNI Agar Tidak Represif dan Menimbulkan Masalah Baru di Masyarakat, Ada Apa?", kepada Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Sukamta meminta agar para personel TNI yang dikerahkan untuk mengawal PPKM skala mikro jangan menggunakan cara represif serta membuat masalah baru di tengah-tengah masyarakat.
Sebaliknya, para personel TNI diharapkan dapat melakukan pendekatan yang santun, persuasif, serta edukatif.kepada masyarakat.
Baca Juga: Khutbah Jumat Singkat Padat Jelas, dengan Tema Membebaskan Diri dari Kehidupan yang Merugi
Baca Juga: Ramalan Zodiak Asmara Hari Ini 12 Februari 2021, Aries Merindukan Pasangan, Cancer Harus Mundur
"Jangan sampai nanti pada level tertentu, pendekatan yang ditempuh represif yang justru bisa menimbulkan masalah baru, alih-alih menyelesaikan masalah di tengah pandemi," ucap Sukamta di Jakarta, pada Kamis 11 Februari 2021.
Terlepas dari sarannya itu, Sukamta juga menyampaikan apresiasi atas keterlibatan TNI dalam pelaksanaan PPKM skala mikro karena menurutnya hal tersebut telah sesuai dengan UU nomor 34 tahun 2024 tentang TNI yang bisa diperbantukan dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP).
Lebih lanjut, Sukamta juga menyarankan agar para personel TNI selalu berhati-hati dan membawa alat pelindung kesehatan (APD) yang memadai sehingga tidak bisa tertular Covid-19.
Baca Juga: Sinopsis Film Double Patty, Debut Irene Red Velvet di Dunia Akting Bersama Shin Seung Ho
Baca Juga: Imlek 2572: Beda Pembatasan Tahun Baru Imlek Dulu dan Kini
"Saya menyambut baik pelibatan prajurit TNI, tetapi perlu dilakukan dengan hati-hati dan bekal perlengkapan yang cukup supaya para prajurit tidak tertular, karena nyawa satu jiwa sangat berharga," ungkapnya.
Selain itu, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga berharap kepada pemerintah agar memiliki konsep tracing, misalnya harus mampu memprediksi angka berapa orang yang akan terkena target tracing tersebut.
Selanjutnya, tracing yang dihitung hingga 72 jam ke belakang sejak seorang pasien dinyatakan positif, maka sudah bisa diperkirakan berapa banyak orang yang kontak erat, sehingga dilakukan tracing.
Baca Juga: Bukan Karena Bucin, Ternyata Ini Alasan Vino G Bastian Hanya Follow Instagram Marsha Timothy
"Dari angka ini prosedur apa yang harus dilakukan jika ternyata dari hasil tracing, warga yang terdeteksi positif menjadi meroket. Misalnya, apakah sudah disiapkan tempat untuk isolasi pasien secara cukup," katanya.
Menurut Sukamta, semua itu harus dipersiapkan dan dilakukan secara hati-hati dan terukur mengingat anggaran yang terbatas sehingga jangan sampai program tersebut tidak berjalan efektif.*** (Muhammad Hafid/SEPUTAR TANGSEL)
Artikel Rekomendasi