Network
Ia pun mengatakan pemerintah saat ini hanya menangani dari sudut keamanan, dan bukannya soal legalitas Partai Demokrat.
"Pemerintah sekarang hanya menangani sudut keamanan, bukan legalitas partai," ujar mantan ketua MK tersebut.
Sesuai UU 9/98 Pemerintah tak bs melarang atau mendorong kegiatan yg mengatasnamakan kader Partai Demokrat di Deliserdang. Sama dgn yg menjadi sikap Pemerintahan Bu Mega pd saat Matori Abdul Jalil (2020) mengambil PKB dari Gus Dur yg kemudian Matori kalah di Pengadilan (2003).— Mahfud MD (@mohmahfudmd) March 6, 2021
Sebelumnya, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko resmi terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar pada Jumat, 5 Maret 2021 di The Hill Hotel, Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara.
Baca Juga: Ratusan Orang Berkaos 'Moeldoko Ketua Umum Demokrat' Berdatangan ke Lokasi KLB Partai Demokrat
Selain Moeldoko, ada nama mantan Wasekjen Partai Demokrat Marzuki Ali yang diajukan peserta KLB dalam sidang menjadi Ketum Partai Demokrat.
Namun berdasarkan hasil pemungutan suara, Moeldoko mampu mengungguli Marzuki Alie.
"Dengan ini memutuskan Bapak Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025," kata Pimpinan Sidang Jhoni Allen, dikutip PORTAL PROBOLINGGO dari ANTARA. ***
Artikel Rekomendasi