PORTAL PROBOLINGGO - Bencana banjir dan longsor kembali terjadi di Wilayah Jawa Barat. Kali ini, Banjir dan Longsor terjadi di Kabupaten Pangandaran pada hari Selasa, 27 Oktober 2020.
Akibat bencana banjir dan longsor tersebut, telah memakan korban setidaknya dua orang hingga meninggal dunia.
Sementara itu, sebanyak 111 KK atau 311 jiwa telah terdampak bencana yang dipicu oleh intensitas hujan tinggi dan struktur tanah yang labil hingga menyebabkan longsor dan banjir.
Baca Juga: Isi Naskah Sumpah Pemuda dan 15 Ucapan Selamat Hari Sumpah Pemuda 2020
Menurut pendataan sementara dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pangandaran, terdapat 111 rumah yang berada di enam desa dan empat kecamatan terendam banjir.
Adapun rincian desa yang terdampak meliputi Desa Pasirgeulis dan Desa Karangmulya di Kecamatan Padaherang, Desa Jadikarya di Kecamatan Langkaplancar, Desa Cikalong di Kecamatan Sidamulih dan Desa Bojong di Kecamatan Parigi.
Pihak BPBD Kabupaten Pangandaran dan instansi terkait tengah melakukan koordinasi dan assesment ke lokasi yang bencana banjir dan longsor tersebut untuk melakukan distribusi logistik.
Baca Juga: Teks Eksplanasi Sumpah Pemuda, Pengertian Beserta Contohnya
Selain itu, tim gabungan yang dihimpun BPBD Kabupaten Pangandaran bersama masyarakat juga melakukan evakuasi korban yang tertimbun akibat longsor.
Sementara itu, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) wilayah Provinsi Jawa Barat meperkirakan, masih akan berpotensi terjadi hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang hingga hari Rabu, 28 Oktober 2020.
Selain wilayah Jawa Barat, provinsi lain yang juga memiliki potensi prakiraan cuaca serupa adalah Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Papua Barat dan Papua.
Baca Juga: Akan Jalani Wamil, Chen EXO Tuliskan Surat Perpisahan Untuk Fans
Melihat dari hasil prakiraan cuaca tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta kepada seluruh masyarakat di daerah, terutama para pemangku kebijakan untuk melakukan upaya mitigasi bencana.
Upaya tersebut digunakan untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu dalam kaitan pengurangan risiko bencana.***