PORTAL PROBOLINGGO - Pihak Facebook menyebutkan jika telah memblokir akses ke platform Facebook bagi militer Myanmar dan negara yang dikendalikan militer.
Pemblokiran dilakukan beberapa minggu setelah militer menggulingkan pemerintah demokrasi di negara Myanmar.
Dilansir dari The New York Times, keputusan ini langsung menyeret Facebook dalan pusaran politik pasca-kudeta Myanmar dan meninggalkan pertanyaan terkait keberpihakan mereka.
Baca Juga: BLT UMKM Diperpanjang, Berikut Syarat dan Cara Mendaftar, Dapatkan Uang Rp2,4 Juta
Facebook mengambil tindakan setelah menghadapi kritik selama bertahun-tahun atas penggunaan situs tersebut oleh militer Myanmar, termasuk untuk menghasut kebencian terhadap kelompok minoritas Rohingya.
Sejak kudeta awal bulan ini, dan digulingkannya pemimpin sipil Daw Aung San Suu Kyi dan mengembalikan Myanmar ke pemerintahan militer penuh.
Militer berulang kali mematikan internet dan memutus akses ke situs media sosial utama, termasuk Facebook.
Baca Juga: Membiayai Produksi Film dan Drama Korea, Netflix Kucurkan Dana hingga 500 Juta Dolar
Facebook memblokir halaman berita utama militer Myanmar dan halaman jaringan TV pemerintah dinonaktifkan beberapa hari yang lalu.
Facebook juga menghapus akun resmi para pemimpin senior militer Myanmar yang terkait dengan kekerasan Rohingya pada 2018. Meski demikian, halaman terkait militer lainnya terlihat banyak yang masih online.
Baca Juga: Tips dan Cara Perbanyak Tanaman Hias Calathea, Simak Langkah-Langkah Berikut Agar Tak Gagal
Sebagai tindak lanjut, Facebook telah menjelaskan bahwa mereka membuat keputusan politik. Dalam sebuah pernyataan, perusahaan mengatakan akan melarang akun "yang masih ada" yang terkait dengan militer karena kudeta adalah masalah "darurat."
"Pemblokiran yang dilakukan Facebook adalah dampak Peristiwa kudeta 1 Februari," kata perusahaan itu. Ia menambahkan bahwa risiko membiarkan militer Myanmar tetap di Facebook dan Instagram "terlalu besar." Dikatakan militer akan dilarang tanpa batas waktu.
Baca Juga: Ulang Tahun Member Seventeen dan Biodata Singkatnya, Ada Mingyu, Woozi, Jeonghan, Hoshi dan Lainnya
Tindakan tersebut menggarisbawahi kesulitan yang dihadapi Facebook atas apa yang diizinkan di situsnya. Mark Zuckerberg, kepala eksekutif Facebook, telah lama memperjuangkan kebebasan berbicara di atas segalanya, memposisikan situs tersebut hanya sebagai platform dan layanan teknologi, bukan sebagai wadah perselisihan pemerintah atau sosial.
Namun Zuckerberg semakin di sekuritisasi oleh pembuat undang-undang, regulator, dan pengguna atas sikap itu dan karena mengizinkan perkataan yang mendorong kebencian, informasi yang palsu, dan konten yang memicu kekerasan berkembang di Facebook.
Seiring waktu, Facebook telah menjadi lebih selektif atas apa yang diposting di platformnya, terutama dalam setahun terakhir dengan pemilihan AS. Tahun lalu, Facebook membongkar halaman dan posting tentang gerakan teori konspirasi QAnon.
Dan bulan lalu, Facebook melarang Presiden Donald J.Trump menggunakan layanan mereka, setidaknya selama sisa masa jabatannya, setelah dia mendesak para pendukungnya untuk mengambil sikap menentang hasil pemilihan, yang mengarah pada pemberontakan di AS. ***