Network
PORTAL PROBOLINGGO - Salah seorang warga Prancis membentangkan spanduk bertuliskan, 'Kapan vaksin untuk mencegah kekerasan polisi dibuat?'
Kalimat satire tersebut mencerminkan gelombang protes massal yang terjadi pada Sabtu, 5 Desember 2020 di Paris dan sejumlah kota lainnya.
Para demonstran menentang UU Kemanan dan tindak kekerasan polisi kepada Michel Zecler, produser musik berkulit hitam pada akhir November lalu.
Baca Juga: Dampak Pandemi, PBB Memperingatkan 2021 Akan Menjadi Bencana Kemanusiaan
Di Paris, sempat terjadi bentrokan antara demonstran dengan aparat. Pada demonstran melemparkan batu, petasan, dan molotov sementara pihak kepolisian membalasnya dengan gas air mata.
Sebelumnya, sejak pemerintah Prancis mengusulkan UU Kemanan baru di parlemen, yang salah satu isinya ialah memberi wewenang kepada polisi untuk mengawasi orang dengan drone dan teknologi pengenalan wajah, gelombang protes berangsur-angsur muncul.
Beberapa pihak menyebut UU tersebut merupakan ancaman besar bagi kebebasan sipil. Sebuah laporan yang dirilis PBB bahkan menyebut UU tersebut tidak sesuai dengan hukum internasional dan kemanusiaan.
Baca Juga: Media Asal Inggris Soroti Dinasti Politik di Pemerintahan Jokowi, Singgung Prabowo dan Ma'ruf Amin
Akan tetapi, di tengah gelombang protes massal, Presiden Emmanuel Macron bersikeras menepis isu bahwa Prancis tengah merayap menuju otoriterianisme melalui UU tersebut.
Artikel Rekomendasi