Ribuan Warga Prancis Marah! Protes Massal Terjadi Nyaris di Seluruh Kota

"Prancis bukanlah negara otoriter. Prancis bukan Hongaruia atau Turki," katanya, seperti dilansir PORTAL PROBOLINGGO dari The Guardian.

Lebih lanjut, ia menegaskan UU tersebut dibuat untuk menjaga hukum dan ketertiban menjelang Pemilu Prancis 2022.

Baca Juga: Pandemi Covid-19 Masib Belum Berakhir, PBB Sebut 2021 Akan Jadi Tahun Krisis Kemanusiaan Terburuk

"Saya tak bisa membiarkan tuduhan bahwa kami sedang mengintervensi kebebasan sipil masyarakat Prancis," tambahnya.

Sementara itu, buntut protes dan bentrokan pada Sabtu, Menteri Dalam Negeri Gerald Darmanin mengatakan telah menahan 64 orang yang dianggap provokatif.

Orang Prancis Marah Bila 'Diberi' CCTV

Di luar beberapa statement yang menyebut Prancis tengah menghadapi krisis besar akibat gelombang protes massal, mantan penasihat pemerintah Prancis, Francois Heisbourg justru berpendapat agak berbeda.

Baca Juga: Kasus Covid-19 Meningkat, Moskow Memulai Vaksinasi Massal

"Ini tentang kekerasan polisi dan undang-undang yang salah dimahami, tentu saja ini tak seserius demonstrasi pada 1980," tuturnya.

"Orang Prancis memang suka melakukan demonstrasi. Tak perlu melihat ini sebagai krisis besar yang membahayakan negara. Bila orang Inggris marah bila diberi kartu identitas, maka orang Prancis akan marah bila diberi CCTV," tambahnya.