Disebut Intervensi Indonesia Dapat Gagalkan Tuntutan Aktivis Pro-Demokrasi Myanmar, Ini Kata Kemenlu

PORTAL PROBOLINGGO - Indonesia sedang mengadakan pembicaraan intensif dengan militer Myanmar dan perwakilan dari pemerintah terpilih yang digulingkan dalam upaya untuk mengakhiri krisis atas kudeta militer 1 Februari.

Melansir dari Chanel News Asia, Indonesia telah memimpin ASEAN dalam upaya menyelesaikan kekacauan yang terjadi di Myanmar. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bertemu dengan menteri luar negeri Myanmar yang ditunjuk militer, Wunna Maung Lwin, untuk melakukan pembicaraan di ibu kota Thailand pada Rabu pagi.

Tentara Myanmar merebut kekuasaan setelah menuduh kecurangan dalam pemilu 8 November yang dimenangkan oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi, menahannya dan sebagian besar kepemimpinan partai.

Baca Juga: Masih Bisa Lebih Rendah! Berikut Daftar Harga Emas Antam Hari Kamis, 25 Februari 2021

Eskalasi konflik terjadi, mengakibatkan para penentang kudeta menggelar demonstrasi berhari-hari di kota-kota di seluruh Myanmar dan tiga pengunjuk rasa dan satu polisi tewas dalam kekerasan yang terjadi.

Upaya Indonesia untuk menyelesaikan krisis telah menimbulkan kecurigaan di kalangan aktivis demokrasi Myanmar yang khawatir berurusan dengan junta yang akan memberikan legitimasi atas hal itu dan upayanya untuk membatalkan pemilihan November. Mereka menegaskan hasil pemilu harus dihormati.

Retno, berbicara kepada wartawan di Bangkok, mengatakan kesejahteraan rakyat Myanmar adalah prioritas nomor satu. "Kami meminta semua orang untuk menahan diri dan tidak melakukan kekerasan, untuk menghindari korban jiwa dan pertumpahan darah," kata Retno setelah berbicara dengan menteri Myanmar dan mitranya dari Thailand, Don Pramudwinai.

Baca Juga: Hati-Hati! Virtual Police Resmi Beroperasi, Medsos Kini Dipantau Polisi

Retno mengatakan dia melakukan komunikasi "intensif" dengan kedua belah pihak, termasuk anggota parlemen yang digulingkan, yang dikenal sebagai Pyidaungsu Hluttaw.

Anggota kelompok anggota parlemen, Komite yang Mewakili Pyidaungsu Hluttaw (CRPH), tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar.

Sebuah laporan Reuters minggu ini mengutip sumber yang mengatakan bahwa Indonesia mengusulkan agar anggota ASEAN mengirim pengawas untuk memastikan para jenderal menepati janji mereka untuk pemilihan baru yang adil.

Baca Juga: Daftar PTN, PTS, dan Institut, di Daerah Istimewa Yogyakarta, Bisa Jadi Pertimbangan Mandaftar Kuliah

Upaya mediasi ini menambah kecurigaan di antara beberapa aktivis pro-demokrasi, bahwa intervensi Indonesia akan menggagalkan tuntutan mereka agar pemilu tahun lalu harus tetap dilaksanakan.

Militer belum memberikan kerangka waktu untuk pemilu baru yang dijanjikannya, meskipun militer memberlakukan keadaan darurat selama satu tahun ketika merebut kekuasaan.

Sejumlah pengunjuk rasa berkumpul di luar kedutaan besar Thailand di kota utama Yangon dengan tanda bertuliskan: 'Hormati suara kami' dan 'Kami memilih NLD'.

Baca Juga: Berkenalan dengan Hewan Peliharaan Member NCT yang Lucu dan Punya Nama Unik, yang Mana Favorit NCTzen? 

"Menteri luar negeri kami adalah Aung San Suu Kyi," teriak para pengunjuk rasa, mengacu pada jabatan yang dia pegang di pemerintahan yang dia pimpin setelah memenangkan pemilu 2015 secara telak.

Retno tidak menyinggung soal pemilu, namun mengatakan bahwa Indonesia menekankan "pentingnya proses transisi demokrasi yang inklusif". “Kita butuh kondisi yang kondusif, berupa dialog, rekonsiliasi, trust building,” ujarnya. "Indonesia akan bersama rakyat Myanmar." ***