Para aktivis mengatakan bahwa dia telah merekayasa pemilihan umum pada tahun lalu.
Hal tersebut diduga sebagai upaya Prayuth mempertahankan kekuasaannya sebagai perdana menteri sipil.
Baca Juga: Antisipasi Banjir, Pemprov DKI Turunkan Pasukan Pelangi untuk Gerebek Lumpur
Akan tetapi, Prayuth berdalih bahwa Dia sudah hasil pemilihan umum itu sudah adil.
Selain itu, para pengunjuk rasa juga menuntut suatu konstitusi baru.
Perlu dibentuk untuk menggantikan konstitusi lama yang telah dirancang di bawah pemerintahan militer.
"Saya tidak akan berhenti," kata Prayuth kepada wartawan setelah rapat kabinet darurat.
Baca Juga: Pemeran Stranger Things, Finn Wolfhard Tunjukan Cintanya pada BLACKPINK
“Pemerintah harus menggunakan peraturan darurat. Kami harus melanjutkan karena situasinya menjadi chaos," tambahnya.
Dia mengatakan, peraturan itu akan digunakan selama 30 hari atau bahkan kurang apabila situasinya mereda.
Artikel Rekomendasi