PORTAL PROBOLINGGO - Undang-undang Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR pada 5 Oktober lalu memang banyak menuai pro-kontra.
Beberapa pihak dan elit politik menganggap UU Ciptaker akan berdampak potisitf di tengah urgensi pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19.
Tapi, banyak juga yang menilai jika Undang-undang yang telah disahkan ini cacat subsistansi dan prosedur.
Baca Juga: Jadwal Acara Trans7 Hari Ini, Rabu 7 Oktober 2020, Jangan Lewatkan Mata Najwa
Sebab, pembahasan poin-poin krusial di dalamnya kurang transparan dan tidak banyak melibatkan relasi tripatrit: elemen masyarakat, pekerja, dan jaringan civil society.
Kritik ini juga diikuti dengan demo para buruh di beberapa daerah, dan tagar berbau hinaan kepada DPR semakin ramai di twitter.
Warganet mengekspresikan penolakannya dengan mencuitkan bebragam tagar di twitter. Ratusan ribu cuitan pun bergema mulai dari #omnibuslawsampah #DPRPengkhianatRakyat "MosiTidakPercaya hingga tagar bernada hinaan dan sarkas pun ditulis warganet.
Baca Juga: Cara Mudah Menghilangkan Stress Saat di Rumah, Coba dengan Membuat Bola Penghilang
Hingga hari ini, 7 Oktober 2020, tagar-tagar tersebut masih menjadi trending topic di twitter.
Menanggapi banyaknya penolakan, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menegaskan, pihaknya tidak masalah jika ada pihak yang ingin melakukan uji materi atau judicial review Undang-Undang Tentang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Diuji materi di MK bukan hanya ini," kata Azis. Dikutip Protal Probolinggo dari RRI.
Baca Juga: PRAKIRAAN CUACA di Jawa Timur Hari ini, Cek Daerah Anda Disini!
"Jadi tolong cek statistiknya, saya punya data yang diuji di MK, undang-undang produk DPR dan pemerintah itu cukup banyak. Jadi bukan hanya ini," tambahnya.
Politisi Golkar tersebut juga menegaskan bahwa UU Cipta Kerja akan disosialisasikan anggota DPR selama masa reses. Termasuk menampung aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Virgo Hari Ini, Rabu 7 Oktober 2020, Ayo Lakukan Aktivitas Menyenangkan.
"Setiap anggota ini turun ke daerah turun ke dapil, sekaligus menyosialisasikan apa yang telah dilakukan DPR pada masa sidang pertama 2020-2021," pungkasnya.***