PORTAL PROBOLINGGO - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menyebutkan, pelajar seharusnya tidak ikut demonstrasi. Menurutnya, situasi yang terjadi di dalam demo bisa membahayakan para pelajar.
Demonstrasi yang dimaksud Ganjar ialah aksi tolak Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang berlangsung di sejumlah pada 8 Oktober 2020 lalu, termasuk Jawa Tengah.
"Saya dikasih tahu oleh Kepala Dinas Pendidikan, ada anak-anak (pelajar) yang terlibat (demonstrasi)," ujar Ganjar dalam acara Mata Najwa yang disiarkan Trans 7, Rabu, 4 November 2020.
Baca Juga: Gempa Bumi Berkekuatan 5,2 Magnitudo Mengguncang Banten, Dirasakan hingga Sukabumi
Ganjar menuturkan, sebagian besar para pelajar itu tidak tahu apa yang dituntut dalam aksi demonstrasi. Ia menambahkan, para pelajar banyak yang mengaku hanya ikut-ikutan saja.
"Lalu saya tanya dia (pelajar), kenapa kamu ikut demo? 'Saya hanya iseng saja, Pak.' Itu hampir semua sama jawab begitu," tutur Gubernur Jateng ini.
"Tapi ada orang tua, wali murid yang mengatakan, dia (pelajar) mendapat (pesan) dari grup WhatsApp. Lantas kemudian mereka bergerak, memang ada ajakan lah kira-kira begitu," sambungnya.
Baca Juga: Pilpres AS: Joe Biden Unggul, Trump Ngamuk Minta Hitung Ulang hingga Ajukan Tuntutan Hukum
Selain itu, menurut Ganjar, pelajar yang ikut aksi tidak tahu mengenai UU yang dipermasalahkan dalam aksi demonstrasi tersebut. Bahkan menurut pengakuannya, para pelajar kebingungan saat ditanya tentang UU tersebut.
"Jadi mereka dengan polosnya (ikut aksi demonstrasi)," terang Ganjar.
Menurut Ganjar, tugasnya sebagai Gubernur Jateng sangat sederhana, yaitu melindungi pelajar itu agar tidak berada dalam situasi yang berbahaya.
Baca Juga: Presiden Jokowi Ingin Indonesia Jadi Tuan Rumah Pesta Olahraga Dunia Tahun 2032
"Artinya sebenarnya simpel saja, tugas saya hanya melindungi anak-anak agar dia tidak masuk ke dalam kondisi yang relatif bahaya," jelas Ganjar.
Pernyataan yang disampaikan oleh Ganjar ini langsung mendapatkan respons dari Haris Azhar yang turut hadir dalam acara tersebut. Ia menuturkan, seharusnya pelajar tidak dilarang untuk ikut dalam aksi demonstrasi.
"Kemudian yang mau saya bilang, anak remaja juga punya anak hak (bersuara). Greta (Thunberg) yang memimpin gerakan climate change, sampai pidato di depan PBB dan terakhir dia muter pakai celana pendek kemana-mana itu juga anak kecil," tutur Haris.
Baca Juga: 5 Tips Mudah Untuk Membuat Anak Suka Makan Buah dan Sayur
Kemudian Haris menambahkan, Indonesia sudah ikut menandatangani konvensi hak anak yang menjadi rujukan untuk menyusun peraturan perundang-undangan perlindungan anak.
"Artinya ada hak yang dijamin," jelas Haris.
Direktur Lokataru ini menjelaskan, selama ini para demonstran kerap kali dicap melakukan aksi kriminalitas. Misalnya mengenai vandalisme di sejumlah fasilitas umum, Haris menyebutkan itu bukan perbuatan kriminal.
"Dia itu (aksi vandalisme) bukan kejahatan, itu namanya pelanggaran ketertiban umum," jelasnya.
Baca Juga: Harga Sepeda Lipat Polygon dan United November 2020, Termahal Rp17,5 Juta
"Kalau dia tidak masuk sekolah gara-gara demo, maka dia (melakukan) pelanggaran (aturan) sekolahnya," sambung Haris.
Para pelajar selama ini menurut Haris selalu dituding melakukan aksi kriminal ketika melakukan aksi unjuk rasa.
"Saya lihat ini over criminalisation, jadi menuduh anak-anak melakukan kejahatan, dituduh anarko, berbagai WhatsApp. Menurut saya berbagai WhatsApp itu kenapa? Apa yabg salah dengan berbagai informasi?" pungkasnya.***