Fadli Zon Tuding Panglima TNI Tidak Mengerti Demokrasi, Ternyata Ini Alasannya

23 November 2020, 07:56 WIB
Fadli Zon tuding Panglima TNI belum mengerti demokrasi. /Twitter.com/@fadlizon/@puspen_tni

PORTAL PROBOLINGGO - Politisi Gerindra Fadli Zon membuat pernyataan keras menyangkut Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di akun Twitter pribadinya, Minggu, 22 November 2020.

Fadli Zon menyebut Panglima TNI belum mengerti demokrasi. Hal ini dilontarkan Fadli untuk merespons pernyataan Hadi Tjahjanto yang menyebut media sosial sebagai platform untuk propaganda.

“Pernyataan yang tidak cerdas dari seorang Panglima TNI. Masih belum mengerti demokrasi,” ujar Fadli.

Baca Juga: Pangilma TNI Marsekal Hadi Tjahjanto Sebut Media Sosial Tempat Propaganda Gerakan Separatis

Sebelumnya Hadi Tjahjanto memang menyebutkan media sosial bisa menjadi ancaman sebagai platform propaganda berbahaya karena memiliki kelebihan pada kecepatan serta penyebarannya yang masif.

“Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus mengakui bahwa media sosial telah dapat dimanfaatkan sebagai media propaganda, media perang urat syaraf,” ujar Hadi dalam keterangan tertulis di laman Puspen TNI.

Hal ini disampaikan oleh Hadi saat mengisi Webinar Pelatihan Sinergi Anak Bangsa Dalam Menjaga Keutuhan Bangsa dan Negara Dari Aksi Separatisme di Dunia Maya, Sabtu, 21 November 2020.

Baca Juga: Marsekal Hadi Tjahjanto: Siapa Saja Ganggu Persatuan Bangsa, Hadapi TNI!

Dalam webinar itu ia menyebutkan media sosial bisa menjadi ancaman baru tumbuhnya gerakan separatisme yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurut Panglima TNI, berbagai istilah di media sosial seperti hashtag dan trending topic, pada zaman dahulu sama seperti tema propaganda.

Belakangan ini, kata Hadi, media sosial Indonesia sedang diramaikan oleh berbagai macam isu. Menurutnya isu-isu tersebut seperti mengotak-kotakkan masyarakat Indonesia sehingga terjadi benturan satu sama lain.

Baca Juga: Pangdam Jaya Turunkan Baliho Habib Rizieq, Fahri Hamzah: Hukum Negara Bukan Hukum Rimba

“Terdapat pula narasi yang membangun ketidakpercayaan kepada pemerintah dan tidak percaya kepada berbagai upaya pemerintah untuk kepentingan rakyat,” tambahnya.

Atas dasar hal itu, Hadi menuturkan pentingnya kerja sama lintas sektoral untuk mengatasi masalah tersebut. Karena menurutnya hal itu tidak akan cukup bila hanya ditangani satu instansi saja.

“Oleh karena itu, dibutuhkan langkah penanganan yang dilakukan secara komprehensif, integral dan terpadu. Diperlukan sinergi untuk negeri,” tutur Hadi.

Baca Juga: Petamburan Disemprot Usai Polemik Kerumunan Acara Habib Rizieq, Tak Cukup Sekali

“Sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita saat ini, sebagai generasi penerus perjuangan tersebut, untuk memelihara dan menjaga semangat persatuan dan kesatuan serta keutuhan bangsa dan negara tercinta,” tutupnya.***

Editor: Antis Sholihatul Mardhiyah

Tags

Terkini

Terpopuler