Pangdam Jaya Turunkan Baliho Habib Rizieq, Fahri Hamzah: Hukum Negara Bukan Hukum Rimba

 

"Ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizieq, itu perintah saya," ujar Pangdam Jaya.

 

Dudung menjelaskan alasan mengapa anggotanya ikut turun tangan dalam masalah ini. Menurut Dudung, sebelumnya Satpol PP sudah menurunkan baliho itu, tapi anggota FPI kembali memasangnya.

 

 

Ia mengatakan, Indonesia merupakan negara hukum. Pemasangan baliho pun harus taat pada aturan yang ada, seperti lokasi pemasangan hingga pembayaran pajak.

 

Penurunan baliho HRS, menurut Dudung akan terus dilakukan selama ditemukan adanya pemasangan yang ilegal dan melanggar aturan.

 

Aksi yang ditunjukkan oleh Pangdam Jaya beserta anggotanya menuai berbagai reaksi masyarakat hingga tokoh politik tanah air, salah satunya Fahri Hamzah.

 

 

Politis Partai Gelora itu menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh Pandam Jaya. Menurut Fahri, tindakan itu sudah kelewat batas.

 

Tindakan yang dilakukan oleh Pangdam Jaya, kata Fahri, telah melukai nilai-nilai kelahiran TNI dan sumpah prajurit. Ia pun mengatakan seharusnya TNI tetap di luar politik.

 

“Sejak konferensi pers panglima TNI kemarin dan tindakan offside pangdam jaya itu, tidak saja melukai nilai-nilai dasar kelahiran TNI sebagai tentara rakyat tapi juga sumpah prajurit dan sapta marga,” ujar Fahri di akun Twitter pribadinya, Sabtu, 21 November 2020.

 

 

“TNI harus berada di luar politik dan menghormati hukum. Hukum negara bukan hukum rimba,” tegasnya.

 

Fahri kemudian mengingatkan, sejak awal falsafah TNI ialah hidup bersama rakyat. Hal itulah yang dapat membuat kehadiran TNI selalu dinantikan oleh rakyat.

 

“Falsafah TNI adalah tentara rakyat dan hidup bersama rakyat adalah benar-benar karena TNI lahir dari pergolakan patriotik membela bangsa dan negara. Itulah yang membuat TNI selalu dinanti dan TNI telah membuktikan kesigapannya membersamai kesulitan hidup rakyat di daerah bencana dan lain-lain,” jelasnya.

 

 

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014-2019 ini memberikan saran kepada Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto untuk memberikan lampu kuning terhadap aksi yang dilakukan oleh Pangdam Jaya dan anggotanya.

 

“Kalau saya jadi Menhan, ini adalah lampu kuning ditabraknya rambu-rambu militer dalam demokrasi. TNI harus mengerti bahwa tugas dia di tengah rakyat adalah memelihara perdamaian,” tutur Fahri.

 

“Sebagaimana militer berperang bukan untuk membunuh lawan tapi untuk menjaga perdamaian,” pungkasnya.***