Pengertian Redenominasi, Menjawab Kebenaran di Balik Uang Bergambar Jokowi

PORTAL PROBOLINGGO - Beberapa waktu lalu, netizen Indonesia dihebohkan dengan tersebarnya sebuah gambar mata uang hasil redenominasi dengan gambar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan di baliknya ada gambar Istana Negara.

 

Memang sebelumnya sempat ada wacana bahwa mata uang rupiah akan mengalami redenominasi, namun karena kondisi ekonomi Indonesia yang memang masih belum stabil setelah diterjang pandemi Covid-19, rencana tersebut masih mengambang.

 

Terlepas dari apakah redenominasi akan dilakukan atau tidak, sebagian orang mungkin masih belum terlalu mengerti apa itu redenominasi.

 

 

Dirangkum dari berbagai sumber, redenominasi adalah penyederhanaan nilai mata uang menjadi lebih kecil tanpa mengubah nilai tukarnya, yaitu dengan mengurangi jumlah angka nol.

 

Sebagai contoh, uang Rp 100.000 akan menjadi Rp 100, uang Rp 10.000 akan menjadi Rp 10, dan uang Rp 1.000 akan menjadi Rp 1.

 

Hal ini biasanya dilakukan saat terjadi inflasi dan jumlah satuan moneter yang sama perlahan-lahan memiliki daya beli yang semakin melemah.

 

Perlu diperhatikan juga bahwa redenominasi dan sanering adalah dua hal yang berbeda.

 

 

Sanering atau devaluasi adalah pemotongan daya beli masyarakat melalui pemotongan nilai uang, yang biasanya akan dilakukan apabila suatu negara mengalami inflasi tinggi dan sulit untuk dikendalikan.

 

Sebagai contoh, saat uang Rp 10.000 diubah nilainya menjadi Rp 100, maka untuk barang yang harga sebelumnya Rp 10.000 akan tetap sama, namun masyarakat tidak bisa lagi membelinya dengan hanya uang Rp 10.000.

 

 

1. Saat ini uang pecahan terbesar di Indonesia adalah Rp 100.000 yang merupakan pecahan terbesar kedua di dunia setelah Dong Vietnam, yang pecahan terbesarnya adalah 500.000 Dong (tidak menyertakan dolar Zimbabwe).

 

 

2. Menimbulkan keresahan status saat rupiah disandingkan dengan mata uang dari negara lain, seperti dolar, euro, atau lainnya, karena digit rupiah terlalu banyak padahal kekuatannya sendiri relatif stabil.

 

3. Pecahan yang terlalu besar juga akan menyebabkan transaksi menjadi tidak terlalu efisien, karena proses pencatatan pastinya akan memakan waktu.

 

4. Untuk menyetarakan ekonomi Indonesia di antara negara ASEAN lain.

 

5. Untuk menghilangkan kesan bahwa nilai mata uang yang tinggi adalah bukti bahwa negara tersebut pernah mengalami inflasi tinggi di masa lalu.

 

 

 

1. Redenominasi yang terlalu berlebihan justru bisa menyebabkan inflasi, karena misalkan masyarakat terbiasa dengan uang Rp 5.000 untuk beli minum, dan saat dilakukan redenominasi membuatnya menjadi Rp 5.

 

Secara otomatis masyarakat sebagian besar pasti akan menganggap bahwa Rp 5 adalah nilai yang kecil, meskipun sebenarnya nilainya setara, lalu akhirnya membayar dengan pembulatan yaitu Rp 10.

 

Hal ini disebut money illusion, yang meskipun sederhana, namun efeknya akan sangat terasa.

 

 

2. Untuk mengenalkan redenominasi ini, pemerintah jelas memerlukan biaya yang besar mengingat Indonesia begitu luas dan cara akses yang berbeda-beda.

 

Biaya ini diperlukan untuk melakukan sosialisasi tersebut, dan tentu saja untuk redenominasi itu sendiri.

 

Indonesia sendiri sebenarnya sudah pernah melakukan redenominasi yaitu pada 13 Desember 1965, berdasarkan Penetapan Presiden nomor 27 tahun 1965, yang tujuannya untuk mewujudkan kesatuan moneter bagi seluruh wilayah Indonesia dan mengubah Rp 1.000 menjadi Rp 1.

 

 

Namun karena berbagai faktor, akhirnya redenominasi ini gagal. Salah satu alasannya adalah psikologis masyarakat yang belum mengerti sepenuhnya ditambah saat itu juga sedang ada gejolak politik yang sangat tinggi.

 

Lalu untuk berita heboh tentang uang redenominasi dengan gambar Jokowi, sudah bisa dipastikan bahwa itu adalah hoax karena redenominasi masih direncanakan dan untuk melakukannya butuh persiapan matang.***