Network
"Saya melihat pasti ada masalah jika (UU Cipta Kerja) ditolak banyak elemen masyarakat," imbuhnya.
Selain itu Gus Ulil juga mengingatkan adanya indikasi pemerintah mulai tak peduli dengan suara rakyat.
"Itu mulai tampak sejak penolakan revisi UU KPK, penundaan Pilkada, sampai Omnibus Law Cipta Kerja."
Senada dengan Gus Ulil, Pendeta Mery Kolimon juga mengingatkan pentingnya para pemimpin agama untuk berdiri bersama elemen masyarakat lain dan mengkritisi semua RUU agar produk yang dihasilkan sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia.
Baca Juga: Fraksi PKS Tolak UU Cipta Kerja, Mardani : Banyak Norma yang Bertentangan dengan Konstitusi
Gus Roy Murtadho, selaku inisiator pembuatan petisi, di sesi akhir konferensi pers juga membacakan maklumat penolakan para pemuka agama terhadap UU Cipta Kerja.
"Kami selaku pemuka agama menyadari bahwa ruh agama di seluruh dunia adalah berdiri demi kemaslahatan masyarakat dan alam," tuturnya.
"Tidak ada keadilan yang dibangun di atas kezaliman. Untuk itu, kami menyerukan penolakan terhadap Omnibus Law dan mendesak pemerintah dan DPR membuka kembali ruang partisipasi publik."
Dalam konferensi pers itu hadir pula Trisno Rahardjo, Ketua Majelis Hukum PP Muhammadiyah yang menyerukan penolakan khususnya terhadap klaster pendidikan dalam UU Cipta Kerja. ***
Artikel Rekomendasi