Network
PORTAL PROBOLINGGO—Praktisi teknologi informasi Ainun Najib menyebutkan, seharusnya pemerintah menjadi garda terdepan dalam hal memberikan informasi melalui keterbukaan data dan keterlibatan publik.
“Ini kuncinya di sini, harus melibatkan publik melalui transparansi data. Itu yang sepertinya kurang dilakukan saat ini,” ujar Najib dalam acara Mata Najwa yang disiarkan Trans 7, Rabu, 28 Oktober 2020.
Pernyataan Najib ini berkaitan dengan polemik Undang-Undang Cipta Kerja yang tengah berlangsung di masyarakat. Menurutnya, salah satu yang menyebabkan itu terjadi karena pemerintahan kurang transparansi saat melakukan pembahasan dokumen terkait.
Baca Juga: Cek Fakta: Pemilik SIM C Dikabarkan Akan Dapatkan BLT Rp900 Ribu dari Pemerintah
“Bahkan beberapa yang lagi ramai dibahas tadi (unjuk rasa UU Cipta Kerja), itu sebenarnya juga tidak lepas dari kurangnya transparansi dan pelibatan publik ketika membahas dokumen-dokumen kenegaraan,” jelas Najib.
Inisiator gerakan Kawal Covid-19 ini kemudian memberikan sebuah contoh praktik transparansi data yang bisa ditiru oleh pemerintah. Ia menyebutkan, apa yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pilpres 2014 merupakan praktik transparansi data yang baik.
“Ketika dua kubu saling klaim kemenangan, di situ kami mengapresiasi KPU yang melakukan open data, transparansi, membuka semua hasil scan dari 478 ribu TPS se-Indonesia. Itu di-upload dan tersedia,” ungkap Najib.
“Ini contoh positif yang seharusnya ditiru,” sambung Najib.
Baca Juga: Buntut Polemik Kartun Nabi Muhammad, Media Perancis Serang Erdogan
Transparansi data seperti itu, menurut Najib, beberapa tahun terakhir ini kurang terlihat. Misalnya saja dalam masalah UU Cipta Kerja yang belakangan ini terjadi.
“Seandainya saja draft-draft itu jelas, disampaikan kepada publik. Insya Allah partisipasi publik bisa terjadi dan bisa memberikan masukan kepada pemerintah,” terang Najib.
“Tentunya pemerintah juga memasang telinga lebar-lebar dan memasang hati yang lapang. Untuk kemudian mendengarkan dan berdiskusi. Apalagi ketiga yang mengajak diskusi itu adalah ormas-ormas besar seperti PBNU dan Muhammadiyah,” pungkasnya.
Baca Juga: Kumpulan Teks Pidato Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 H
Untuk itu menurutnya pemerintah perlu mempunyai information leadership yang tujuannya untuk menginformasikan ke publik mengenai data-data, kebijakan, serta apa pertimbangan yang digunakan.
Menanggapi pernyataan Najib, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Doni Gahral Adian menyebutkan, pemerintah saat ini sudah memiliki program satu data sebagai bentuk transparansi. Jika ada kekurangan menurutnya masih bisa diperbaiki.
“Memang transparansi menjadi sangat penting. Karena saya katakan, ketika bahan dasarnya (diskusi UU Cipta Kerja) itu tidak sama, maka kesalahpahaman itu menjadi sangat mungkin,” ujar Doni.
Baca Juga: Rekomendasi Road Bike Murah Terbaik di Bawah Lima Juta
“Ada yang mengatakan (pasal) ini tidak ada, padahal ada. Ini kan karena bahannya tidak sama. Jadi ini saya kira ini penting, terima kasih sekali masukan dari Mas Ainun. Kita terus berkomitmen untuk membuka seluruh dokumen, sehingga basis perdebatan publik yang sehat itu sama,” pungkas Doni.***
Artikel Rekomendasi