Network
PORTAL PROBOLINGGO—Presiden Joko Widodo memberikan pesan untuk peserta seleksi beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang dinyatakan lolos.
Jokowi, sapaan akrab presiden, meminta para penerima beasiswa LPDP untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin, terutama untuk menempuh pendidikan dan menyiapkan masa depan.
Oleh karena itu, Jokowi menginginkan para penerima LPDP untuk mengejar pengetahuan baru yang muncul di teknologi artificial intelligence, hingga big data.
Menurut Jokowi, beasiswa LPDP merupakan kesempatan yang harus digunakan sebaik mungkin untuk mengasah dan memperkuat karakter. Selain itu, LPDP menurutnya harus digunakan pula untuk mengasah talenta dan memperkuat keterampilan.
“Menjadi mahasiswa itu membuka kesempatan untuk mengasah kepemimpinan dan keterampilan manajerial saudara-saudara yang sangat berguna kelak ketika lulus,” ungkap Presiden Jokowi dalam siaran pers Sekretariat Presiden, Senin, 2 November 2020.
Dalam kesempatan ini, Jokowi berharap, para penerima LPDP dapat menjadi wajah Indonesia di mata Internasional. Oleh karena itu Jokowi menginginkan, penerima beasiswa untuk menunjukkan kedamaian, persatuan, dan toleransi.
Tidak hanya itu, Jokowi pun meminta kepada para peserta LPDP nantinya dapat menjadi agen untuk mempromosikan pariwisata di Indonesia.
“Tunjukkan bahwa Indonesia itu damai dan bersatu, penuh toleransi, dan selalu bhinneka tunggal ika. Promosikan Indonesia di masyarakat internasional untuk berwisata dan berinvestasi di Indonesia yang membawa kebaikan bagi masa depan Indonesia,” pinta Jokowi.
Pesan Jokowi untuk para penerima beasiswa LPDP 2020 ini ternyata mendapat respons dari pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) Veronica Koman, yang juga merupakan mantan penerima beasiswa LPDP.
Melalui akun Twitter pribadinya, Veronica memberikan respons terkait pesan Jokowi kepada peserta LPDP untuk mempromosikan pariwisata Indonesia.
“Mempromosikan pelanggaran HAM di Papua ke dunia internasional,” ujar Veronica sambil menunjuk dirinya sendiri, Senin, 2 November 2020.
Diketahui beberapa waktu lalu Veronica sempat membuat kehebohan dengan menyebut pemerintah, melalui LPDP mencoba menekannya untuk tidak lagi bersuara tentang Papua.
“Pemerintah Indonesia menerapkan hukuman finansial sebagai upaya terbaru untuk menekan saya berhenti melakukan advokasi hak asasi manusia (HAM) Papua,” ujar Veronica melalui akun Facebook miliknya pada 11 Agustus 2020 lalu.
“Kini pemerintah memaksa saya untuk mengembalikan beasiswa yang pernah diberikan kepada saya pada September 2016. Adapun jumlah dana yang diminta adalah sebesar IDR 773,876,918,” sambungnya.
Di sisi lain, pihak LPDP membantah tudingan ini. Lembaga beasiswa pemerintah ini menyebutkan, tuntutan pengembalian dana itu merupakan konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan Veronica.
“Setelah menjadi alumni, Veronica tidak memenuhi kewajibannya kembali dan berkarya di Indonesia. Terhadap hal ini LPDP melakukan proses pemberian peringatan sampai dengan penagihan,” jelas LPDP.
Veronica pun memberikan pembelaan. Ia menyebutkan sejak Oktober 2018 dirinya telah berada di Indonesia.
“Saya melanjutkan dedikasi waktu saya untuk advokasi HAM, termasuk dengan mengabdi di Perkumpulan Advokat Hak Asasi Manusia untuk Papua (PAHAM Papua),” jelasnya.
Namun, pihak LPDP menyebutkan kehadiran Veronica di Indonesia pada 2018 bukanlah sebagai alumni, melainkan dirinya masih berstatus sebagai mahasiswa. Veronica baru dinyatakan lulus pada Juli 2019 dan sebagai alumni belum kembali ke Indonesia.***
Artikel Rekomendasi