PORTAL PROBOLINGGO - Pihak Libya yang bertikai menandatangani perjanjian untuk gencatan senjata permanen pada hari Jumat di Jenewa.
Hal ini mewakili langkah maju dalam upaya diplomatik untuk menyelesaikan konflik, meskipun ada skeptisisme mengenai apakah gencatan senjata akan bertahan.
Negara mengalami kekacauan sejak Perdana Menteri Muammar Qadafi tewas dibunuh pada Oktober 2011 lalu ini tak berhenti melakukan perang saudara.
Baca Juga: Upayakan Penggarapan Lahan Food Estate, Kementan Dukung dengan Lakukan 3 Hal Ini
Dikutip PORTAL PROBOLINGGO dari al-jazeera, inilah kesepakatan gencatan senjata Libya
Libya terpecah antara Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) yang diakui secara internasional di Tripoli di barat dan Tentara Nasional Libya (LNA) yang disebut Khalifa Haftar di timur.
Pertemuan PBB terakhir di Swiss adalah antara lima perwira militer dari masing-masing pihak yang mewakili GNA dan LNA setelah mereka mengadakan pembicaraan di Mesir bulan ini.
Baca Juga: 15 Nama Bayi untuk Perempuan dan Laki-laki Terinspirasi Oleh Pahlawan Super
Pejabat utusan PBB untuk Libya, Stephanie Williams, mengatakan mereka telah menyetujui gencatan senjata terjadi di seluruh negeri dan permanen dengan segera.
Gencatan senjata tidak termasuk kelompok teroris yang ditunjuk PBB seperti ISIL (ISIS), yang ada di beberapa bagian selatan.
Semua unit militer dan kelompok bersenjata harus mundur dari garis depan dan kembali ke kamp mereka. Semua pejuang asing dan tentara bayaran harus meninggalkan Libya dalam waktu tiga bulan, sebelum 23 Januari.
Baca Juga: Tak Perlu Khawatir Perjalanan Jauh, KAI Siapkan Layanan Rapid Test
Williams mengatakan ada tentara bayaran dari sembilan negara yang bertempur di Libya. Baik GNA, yang didukung oleh Turki, dan LNA, yang didukung oleh Rusia, Uni Emirat Arab dan Mesir, telah menurunkan kombatan asing.
Perjanjian militer apa pun yang telah dicapai oleh kedua belah pihak dengan pendukung asing mereka juga harus ditangguhkan sampai pemerintah bersatu yang baru terbentuk.
Kedua belah pihak akan membentuk komite militer gabungan untuk membentuk ruang operasi yang mengomandoi pasukan reguler yang terbatas.
Baca Juga: Kenali Jenis-jenis Sepeda Berikut Sebelum Memulai Hobi Bersepeda
Ini akan mengidentifikasi dan mengkategorikan semua kelompok bersenjata Libya dengan bantuan PBB dan mencari tahu apakah, dan bagaimana, untuk mengintegrasikan pejuang mereka ke dalam lembaga negara.
Ruang operasi polisi gabungan yang baru akan mengamankan daerah-daerah di mana pasukan militer kedua belah pihak telah ditarik.
Kedua belah pihak akan bekerja dengan misi Libya PBB untuk mengatur cara untuk memantau gencatan senjata dan mereka telah meminta Dewan Keamanan PBB untuk sebuah resolusi untuk memastikan kepatuhan.
Baca Juga: UPDATE: Info Harga Jual dan Buyback Emas UBS Sabtu 24 Oktober 2020 di Galeri 24
Kedua belah pihak harus melanjutkan langkah-langkah yang disepakati untuk membangun kepercayaan, termasuk pembukaan jalur darat dan udara antara wilayah yang mereka kuasai, mengekang ujaran kebencian, pertukaran tahanan dan restrukturisasi pasukan keamanan untuk fasilitas minyak.
Dua delegasi militer yang mencapai kesepakatan itu akan segera berkumpul kembali dengan sub-komite untuk membahas perincian tentang pertanyaan-pertanyaan sulit, termasuk penarikan dari garis depan, kepergian tentara bayaran dan penyatuan angkatan bersenjata.
Putaran pembicaraan politik diharapkan terjadi pada awal bulan depan di Tunisia.***