PORTAL PROBOLINGGO - Menilik satu tahun pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, bertepat pada tanggal 20 Oktober 2020 kemarin.
Dalam satu tahun pemerintahan dibawah Presiden Jokowi, atau apabila digabungkan dengan periode pertama, pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo telah genap enam tahun.
Dalam sebuah akun twitternya, Fadli Zon mengungkapkan bahwa apabila dirinya harus menilai perjalanan satu tahun terakhir, atau bahkan enam tahun terkahir, ada banyak kemunduran yang telah dialami bangsa Indonesia.
Baca Juga: 16 Taman Kota Kembali Dibuka Selama PSBB Transisi, Wajib Patuhi Hal-Hal Berikut
Postingan yang diunggah oleh Fadli Zon pada tanggal 20 Oktober tersebut, dirinya mengakui bahwa penilaian tersebut tidak bermaksud untuk melebih-lebihkan.
"Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, rakyat dan negara sama-sama memikul beban yang kian berat, saya mencatat ada empat beban berat yang bobotnya kian besar selama pemerintahan Presiden Jokowi berlangsung," tulis Fadli.
Pertama, beban utang. Fadli mengungkapkan bahwa negara Indonesia tengah memikul beban utang yang berat.
Baca Juga: Hari Santri 2020, Inilah Lafal Ikrar Santri Indonesia
"Akibat miskalkulasi, mismanajemen, serta kerja-kerja pembangunan tuna konsep, Indonesia kini harus menanggung beban utang yang sangat berat," tulis Fadli.
Dikutip dari laporan Bank Dunia dalam akun twitter Fadli Zon, utang luar negeri Indonesia saat ini menempati urutan ke-6 tertinggi di antara negara-negara berpendapatan menengah dan rendah.
Fadli mengungkap bahwa saat ini utang luar negeri Indonesia lebih dari US$402 miliar. Nilai tersebut jauh lebih besar dibandingkan utang Argentina, Afrika Selatan, ataupun Thailand.
Baca Juga: Inilah Zainal Arifin Mochtar, Pengkritik Pemerintah Ugal-ugalan UU Ciptaker di ILC
Kedua, beban hukum. Fadli menjelaskan bahwa saat ini kerusakan tatanan hukum di era pemerintahan ini sangat kasat mata.
"Kini, di tahun pertama periode kedua, kita disuguhi omnibus law Cipta Kerja, satu undang-undang sapujagat yg langsung memangkas 79 undang-undang lainnya di berbagai sektor yang berlainan," ujar Fadli.
Baca Juga: Jalani Debut Bersama Timnas U-19, Kelana dan Luah Mahessa Ungkapan Rasa Bangga
"Saya melihat pola penerbitan regulasi semacam itu bukanlah bentuk terobosan hukum, melainkan bentuk perusakan hukum. Sejauh yang bisa saya pelajari, omnibus law di negara lain paling banyak mengubah 10 undang-undang," tambahnya.
Ketiga, beban perpecahan. Fadli mengungkapkan Di periode kedua ini, pemerintah masih bermain-main dengan sejumlah isu sensitif keagamaan.
Dimasa pandemi yang tengah mewabah hampir diseluruh dunia, berdampak besar hampir diseluruh aspek, seperti kesehatan dan perekonomian.
Baca Juga: Presiden Republik Indonesia Terima Surat Kepercayaan dari 7 Duta Besar
Melihat hal tersebut, Fadli Zon menilai pemerintahan Indonesia tengah berfokus hanya kepada sektor ekonomi para pengusaha, pertolongan tersebut tidak menyeluruh ke rakyat yang ekonominya masih berada dibawah.***