PORTAL PROBOLINGGO - Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat diminta hadir untuk memenuhi klarifikasi terkait penyelenggaraan acara yang digelar oleh FPI (Front Pembela Islam).
Ridwan Kamil akan memenuhi undangan klarifikasi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undangan tersebut diberikan kepada Ridwan Kamil terkait dugaan pelanggaran adanya pengumpulan massa yang berpotensi terjadinya penyebaran virus Covid-19 di Megamendung, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.
Baca Juga: Pelanggaran Protokol Kesehatan Ramai Diperbincangkan, Mendagri Keluarkan Penegakan Lebih Tegas
Gubernur Jawa Barat tersebut akan mendatangi Kantor Bareskrim Polri di Jakarta, pada hari ini, Jumat, 20 November 2020. Ia didampingi oleh Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jawa Barat.
Sebelumnya, Ridwan Kamil telah melakukan jumpa pers yang digelar di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat pada hari Kamis, 19 November 2020.
"Sebagai warga negara yang taat hukum, maka undangan ini (panggilan Bareskrim Polri) wajib kita penuhi dengan baik. Besok (Jumat, 20 November 2020) akan hadir di Bareskrim Polri ditemani Kepala Biro Hukum," ujar Ridwan Kamil dalam jumpa persnya di Gedung Sate.
Baca Juga: Inspirasi 20 Nama Bayi Perempuan Modern Awalan L, Berasal Dari Bahasa Yunani hingga Ibrani
Dalam kesempatan tersebut, Ridwan Kamil mengatakan bahwa Bareskrim Polri telah mengundang dirinya untuk memberikan klarifikasi.
Selain Ridwan Kamil, sejumlah pihak pun dimintai hal serupa oleh Bareskrim Polri dan diminta untuk memenuhi undangannya.
"Kepolisian meminta klarifikasi dari sejumlah pimpinan wilayah tempat peristiwa tadi. Walaupun asal muasal dan latar belakang situasinya tidak bisa dipersamakan," ujar Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil.
Baca Juga: Tanggapi Kondisi AS Saat Ini, Biden: Trump Presiden Paling Tak Bertanggung Jawab dalam Sejarah
Ridwan Kamil menegaskan, undangan Bareskrim Polri bukan untuk pemeriksaan, melainkan meminta keterangan terkait kegiatan yang diselenggarakan oleh Imam Besar FPI di Bogor yang diduga melanggar protokol kesehatan.
"Pak Anies Baswedan sudah memberikan klarifikasi dan saya sudah menerima surat kemarin sore untuk dimintai keterangan. Jadi, bahasanya bukan diperiksa, tapi dimintai tambahan keterangan terkait acara di Bogor," ujarnya.
Kang Emil menilai, sistem pemerintahan Jawa Barat berbeda dengan DKI Jakarta. Kewenangan teknis, seperti kegiatan masyarakat, berada di level bupati atau wali kota.
Baca Juga: Kumpulan Doa Sehari-hari Lengkap Arab, Latin, dan Terjemahannya
Sedangkan, Kang Emil menjelaskan bahwa hubungan provinsi dan kabupaten atau kota sifatnya adalah koordinatif.
"Kalau di luar DKI Jakarta semua kewenangan teknis ada di bupati atau wali kota, jadi ada ribuan kegiatan setiap tahun di Jawa Barat itu dikelolanya oleh bupati dan wali kota. Karena hubungan antara bupati, wali kota dengan gubernur itu sifatnya koordinatif," ujarnya.***