Network
BEM SI menyebutkan, pengesahan UU Cipta Kerja yang dilakukan di tengah gejolak penolakan dari masyarakat menunjukkan ketidakberpihakan pemerintah dan wakil rakyat terhadap rakyat Indonesia.
Dari kalangan buruh, mereka merespons disahkannya UU Cipta Kerja dengan melakukan aksi mogok nasional.
Baca Juga: Aksi Massa Tolak UU Cipta Kerja, 2500 Personel Brimob Diturunkan Amankan Wilayah Jakarta
Aksi tersebut salah satunya diinisiasi oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Mereka melakukan aksi mogok nasional sejak 6-8 Oktober 2020.
Politikus partai Gelora Fahri Hamzah pun turut menyampaikan pendapatnya tentang polemik UU Cipta Kerja ini.
Menurut Fahri pimpinan DPR harus berani menghadapi rakyat yang saat ini ingin menyampaikan aspirasinya.
Baca Juga: UN dan USBN Akan Dihilangkan, Kemendikbud Sudah Siapkan Penggantinya
"Pimpinan dan anggota DPR jangan lepas tangan," ujar Fahri pada Rabu, 7 Oktober 2020 seperti dikutip PORTAL PROBOLINGGO dari akun Twitter miliknya (@Fahrihamzah).
"Kalian dipilih untuk menanggung perasaan dan aspirasi rakyat. Bertemulah dengan rakyat dan jangan lari. Kita harus mau dialog dan berbicara," sambung Fahri.***
Artikel Rekomendasi