Amnesty Nilai Penangkapan Pemimpin KAMI sebagai Ancaman Kebebasan Berpendapat

PORTAL PROBOLINGGO - Amnesty adalah sebuah lembaga non pemerintah yang bergerak dalam bidang Hak Asasi Manusia (HAM).

Terkait pemberitaan penangkapan pemimpin salah satu kelompok yang menolak pengesahaan Omnibus Law, Amnesty sebagai badan yang bergerak di bidang HAM turut bersua.

Menanggapi hal tersebut terkait penangkapan tiga pimpinan Koalisi Selamatkan Indonesia (KAMI), Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan:

Baca Juga: Klaster Unjuk Rasa Bermunculan, Satgas Covid-19 Imbau Peserta Aksi Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

“Penangkapan ini dirancang untuk menciptakan ketakutan di saat pemerintah Indonesia menghadapi tentangan publik atas pengesahan Omnibus Law tentang UU Cipta Kerja," ujar Hamid.

“Penangkapan ini jelas akan menunjukan bahwa kebebasan berekspresi di negara ini sedang terancam dan bisa dikatakan sebagai upaya untuk mengintimidasi oposisi yang mengkritik rezim yang sedang berjalan," tambahnya.

Sebelumnya, pada hari Selasa pagi, Polri telah menangkap Jumhur Hidayat, Anton Permana, dan Syahganda Nainggolan dari Koalisi Selamatkan Indonesia (KAMI).

Baca Juga: Resep dan Cara Memasak Tempe Bacem, Makanan Khas Yogyakarta yang Familiar di Angkringan

Polisi mengklaim ketiga pemimpin itu diduga melanggar Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan posting media sosial mereka.

Pada hari Senin, 12 Oktober 2020 kemarin, Polda Sumut menangkap sejumlah anggota Koalisi terkait protes Omnibus Law Cipta Kerja. Koalisi tersebut dibentuk pada Agustus yang awalnya didirikan sebagai tanggapan atas kegagalan pemerintahan Jokowi dalam menangani Covid-19.

Dengan adanya penangkapan tersebut, Hamid menilai bahwa hal ini telah melanggar hak asasi manusia untuk bebas berpendapat. 

Baca Juga: IPhone 12 dan 12 Mini Resmi Gunakan OLED Display, Tinggalkan IPS LCD Milik Pendahulunya

“Dengan langkah ini, Presiden Jokowi telah melanggar janjinya untuk melindungi hak asasi manusia. Pihak berwenang harus segera dan tanpa syarat membebaskan ketiga pemimpin KAMI, yang menjadi sasaran hanya karena menggunakan haknya atas kebebasan berpendapat dan berekspresi," ujar Hamid.

Selama beberapa hari terakhir, KAMI mengkritik Omnibus Law terkait UU Ciptaker. Salah satu pendirinya, Din Syamsuddin, mengatakan kepada media bahwa undang-undang tersebut berpotensi menimbulkan kegaduhan nasional karena disahkan tanpa adanya konsultasi yang memadai.

Baca Juga: Dukung Peternak Perlebahan, Pemprov Jawa Barat Sosialisasikan Teknologi SAMS

Amnesty International Indonesia mencatat sudah 49 kasus dugaan intimidasi dan peretasan digital terhadap mereka yang aktif mengkritik pemerintah sejak bulan Februari.***