Network
PORTAL PROBOLINGGO—Praktisi teknologi informasi Ainun Najib menyebutkan, seharusnya pemerintah menjadi garda terdepan dalam hal memberikan informasi melalui keterbukaan data dan keterlibatan publik.
“Ini kuncinya di sini, harus melibatkan publik melalui transparansi data. Itu yang sepertinya kurang dilakukan saat ini,” ujar Najib dalam acara Mata Najwa yang disiarkan Trans 7, Rabu, 28 Oktober 2020.
Pernyataan Najib ini berkaitan dengan polemik Undang-Undang Cipta Kerja yang tengah berlangsung di masyarakat. Menurutnya, salah satu yang menyebabkan itu terjadi karena pemerintahan kurang transparansi saat melakukan pembahasan dokumen terkait.
Baca Juga: Cek Fakta: Pemilik SIM C Dikabarkan Akan Dapatkan BLT Rp900 Ribu dari Pemerintah
“Bahkan beberapa yang lagi ramai dibahas tadi (unjuk rasa UU Cipta Kerja), itu sebenarnya juga tidak lepas dari kurangnya transparansi dan pelibatan publik ketika membahas dokumen-dokumen kenegaraan,” jelas Najib.
Inisiator gerakan Kawal Covid-19 ini kemudian memberikan sebuah contoh praktik transparansi data yang bisa ditiru oleh pemerintah. Ia menyebutkan, apa yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pilpres 2014 merupakan praktik transparansi data yang baik.
“Ketika dua kubu saling klaim kemenangan, di situ kami mengapresiasi KPU yang melakukan open data, transparansi, membuka semua hasil scan dari 478 ribu TPS se-Indonesia. Itu di-upload dan tersedia,” ungkap Najib.
“Ini contoh positif yang seharusnya ditiru,” sambung Najib.
Baca Juga: Buntut Polemik Kartun Nabi Muhammad, Media Perancis Serang Erdogan
Artikel Rekomendasi