Network
Transparansi data seperti itu, menurut Najib, beberapa tahun terakhir ini kurang terlihat. Misalnya saja dalam masalah UU Cipta Kerja yang belakangan ini terjadi.
“Seandainya saja draft-draft itu jelas, disampaikan kepada publik. Insya Allah partisipasi publik bisa terjadi dan bisa memberikan masukan kepada pemerintah,” terang Najib.
“Tentunya pemerintah juga memasang telinga lebar-lebar dan memasang hati yang lapang. Untuk kemudian mendengarkan dan berdiskusi. Apalagi ketiga yang mengajak diskusi itu adalah ormas-ormas besar seperti PBNU dan Muhammadiyah,” pungkasnya.
Baca Juga: Kumpulan Teks Pidato Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 H
Untuk itu menurutnya pemerintah perlu mempunyai information leadership yang tujuannya untuk menginformasikan ke publik mengenai data-data, kebijakan, serta apa pertimbangan yang digunakan.
Menanggapi pernyataan Najib, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Doni Gahral Adian menyebutkan, pemerintah saat ini sudah memiliki program satu data sebagai bentuk transparansi. Jika ada kekurangan menurutnya masih bisa diperbaiki.
“Memang transparansi menjadi sangat penting. Karena saya katakan, ketika bahan dasarnya (diskusi UU Cipta Kerja) itu tidak sama, maka kesalahpahaman itu menjadi sangat mungkin,” ujar Doni.
Baca Juga: Rekomendasi Road Bike Murah Terbaik di Bawah Lima Juta
“Ada yang mengatakan (pasal) ini tidak ada, padahal ada. Ini kan karena bahannya tidak sama. Jadi ini saya kira ini penting, terima kasih sekali masukan dari Mas Ainun. Kita terus berkomitmen untuk membuka seluruh dokumen, sehingga basis perdebatan publik yang sehat itu sama,” pungkas Doni.***
Artikel Rekomendasi