Network
PORTAL PROBOLINGGO - Pemerintah mendukung penuh dan terus mendorong inovasi dalam progam Perhutanan sosial yang diyakini dapat membantu perekonomian rakyat.
Dalam mewujudkan progam tersebut, pemerintah meminta kepada pemangku kepentingan untuk memanfaatkan dana desa sebagai bentuk dukungan program perhutanan sosial.
Untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan lintas kementerian. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
Baca Juga: Hari Pahlawan Nasional, Gatot Nurmantyo dan Arief Hidayat Akan Dianugerahi Bintang Mahaputra
Menteri Luhut menyampaikan dalam keterangan persnya usai menghadiri Rapat Terbatas secara daring mengenai Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Perhutanan Sosial.
"Saya kira juga perlu nanti koordinasi nanti dengan Kementerian Desa, Kementerian Koperasi dan UKM untuk kerjakan semua. Akan dibuat roadmap untuk pengerjaan program perhutanan sosial yang terintegrasi. Saya kira mungkin tim akan mulai bekerja dalam minggu ini untuk merumuskan ini,” ujarnya.
Baca Juga: Cek Fakta : Menteri Keuangan Sri Mulyani Akan Jual Bali untuk Lunasi Hutang Negara
Luhut juga mengatakan dalam keterangan persya, salah satu proyek perhutanan sosial, pemerintah berencana ingin menjadikan hutan bakau atau mangrove menjadi salah satu proyek perhutanan sosial.
“Presiden minta akan ada 1-3 contoh yang jadi benchmark dan direplikasi. Jadi jangan kita semua mau dikerjain nanti satupun tidak ada yang jadi, jadi mungkin 2-3 (yang dikerjakan),” ujar Luhut.
Baca Juga: Jadwal Acara TvOne, 3 November 2020, Jangan Lewatkan Indonesia Lawyers Club
Artikel Rekomendasi