Network
PORTAL PROBOLINGGO - Beberapa waktu lalu Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS) menyatakan siap untuk melakukan rekonsiliasi dengan pemerintah.
Dalam video yang diunggah Front TV HRS menyatakan bersedia untuk melakukan rekonsiliasi jika pemerintah siap untuk membuka dialog. Pihaknya mengatakan, para ulama akan menyambut pemerintah dengan tangan terbuka.
HRS menuturkan bila ada ulama yang kritis pada pemerintah seharusnya diajak berbicara bukan justru dikriminalisasi. Ia pun menuturkan usai Pilkada DKI 2017 lalu sudah mengajak pemerintah untuk berdialog.
“Tapi apa jawaban yang kita terima? Jawaban yang kita terima bukan pintu dialog, bukan rekonsiliasi yang kita dapatkan justru kriminalisasi ulama,” ujar HRS.
Pernyataan yang dilontarkan oleh HRS ini mendapat tanggapan dari Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. Ia menegaskan, pemerintah tidak pernah melakukan kriminalisasi ulama.
“Ya sebenarnya tidak ada istilah kriminalisasi ulama. Kita tidak mengenal itu,” ungkap Moeldoko dalam video yang diunggah kanal Youtube Kantor Staf Presiden, Jumat, 13 November 2020.
Baca Juga: 8 Inovasi Tata Kelola Jawa Barat di IGA 2020 , Ridwan Kamil Siap Kelola Jawa Barat Lebih Baik Lagi
“Negara itu melindungi segenap bangsa. Itu tugas negara,” sambungnya.
Menurut Moeldoko istilah kriminalisasi ulama tidak tepat untuk digunakan. Karena menurutnya penangkapan dilakukan terhadap orang-orang yang dianggap bersalah di mata hukum.
“Yang dikriminalkan itu mereka yang betul-betul salah dan itu ada bukti-buktinya,” kata Moeldoko.
Dalam kesempatan ini Moeldoko pun menanggapi rekonsiliasi yang dicetuskan oleh HRS. Menurutnya tidak ada yang perlu direkonsiliasi antara pemerintah dan HRS.
Baca Juga: Pendukung Trump Berencana Gelar Aksi Demo Besar-besaran, Kelompok Pro Biden Serukan Aksi Tandingan
“Apa yang direkonsiliasi dengan Habib Rizieq? Kita tidak ada masalah, dari awal saya katakan Habib Rizieq mau pulang ya pulang saja,” jelas Moeldoko.
“Buktinya dia pulang tidak ada masalah. Apakah kita mencegat? Tidak, aparat keamanan justru kita wanti-wanti kawal dengan baik jangan diganggu walaupun mereka sendiri yang mengganggu. Mengganggu jalan maksudnya,” tambahnya.
Moeldoko pun menuturkan yang perlu dilakukan semua pihak saat ini ialah menjalan hak dan kewajiban masing-masing.
“Tidak ada yang perlu direkonsiliasi, yang perlu dilakukan di sini adalah masing-masing punya hak dan tanggung jawab,” pungkasnya.***
Artikel Rekomendasi